DENPASAR, Breaking-news.co.id | Proyek pembangunan lift kaca setinggi 180 meter di tebing ikonik Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, kembali memanas. Setelah menuai sorotan publik, tim khusus dari DPRD Bali, yakni Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), akhirnya turun langsung ke lokasi pada Jumat (31/10).
Kedatangan tim yang dipimpin Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, dan Wakil Ketua, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, ini bertujuan memastikan legalitas proyek raksasa senilai Rp200 miliar itu. Publik sebelumnya heboh menyoroti dugaan kelalaian dalam pengawasan dan penerbitan izin pembangunan lift yang disebut-sebut mengancam keindahan alam dan panorama khas Kelingking Beach.
Setelah melakukan peninjauan dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, Pansus TRAP langsung mengambil keputusan tegas yaitu merekomendasikan penghentian sementara pembangunan lift kaca tersebut.
Tak menunggu lama, Kasatpol PP Bali, I Dewa Nyoman Dharmadi, segera memimpin pemasangan Pol PP Line di area crane pembangunan. Tindakan ini praktis menghentikan seluruh aktivitas di lapangan.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa lokasi proyek ini bermasalah secara hukum, terutama terkait tata ruang.
“Kalau dari segi undang-undang, sudah tidak boleh. Jadi yang mengeluarkan izin pun nanti bisa kena pidana,” tegas Supartha di lokasi sidak.
Ia menjelaskan bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan mitigasi bencana, area yang secara legal dilarang untuk pembangunan skala besar. Bahkan, jika terbukti tidak mengantongi izin resmi yang sah, Supartha menekankan seluruh kegiatan harus dihentikan dan bangunan harus dibongkar.
Di sisi lain, Direktur PT Bangun Nusa Properti (BNP), I Komang Suantara, yang merupakan mitra lokal investor Tiongkok, bersikukuh bahwa proyek yang menelan investasi hingga Rp200 miliar (dengan Rp60 miliar dikhususkan untuk lift kaca) ini adalah legal.
Ia mengklaim proyek ini sudah sesuai aturan, merujuk pada Perda RTRW terbaru dan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bahkan menyebut izin sudah terbit sejak tahun 2023 setelah melalui kajian lingkungan dan uji kekuatan tanah.
Pembangunan lift setinggi 180 meter ini sendiri bertujuan mempermudah akses wisatawan dan diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung serta membuka lapangan kerja baru.
Meskipun demikian, pihak investor menyatakan menghormati keputusan Pansus DPRD Bali dan Satpol PP untuk menutup sementara pembangunan yang telah mencapai 70 persen itu.
Namun, Kasatpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengungkapkan temuan berbeda. Ia menyatakan proyek lift kaca ini melanggar dua hal krusial:
- Masuk dalam wilayah perlindungan kawasan setempat.
- Melanggar sempadan pantai.
“Padahal, dalam izinnya hanya pemanfaatan tebing. Dengan demikian, proyek ini melanggar dan harus dihentikan,” tegas Dharmadi.
Proyek ambisius ini bermula dari kerja sama antara PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group (investor Tiongkok) dan PT Bangun Nusa Property (BNP) bersama desa adat setempat pada tahun 2023. Tujuannya adalah membangun fasilitas wisata modern di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar.
Menurut Perbekel Desa Bunga Mekar, I Wayan Yasa, sosialisasi sudah dilakukan berulang kali hingga akhirnya masyarakat setempat, yaitu Banjar Karang Dawa, memberikan persetujuan. Namun, terkait perizinan resminya, pihak desa mengaku tidak mengetahui detailnya karena menjadi urusan langsung investor ke pemerintah pusat.
Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD Klungkung dan beserta anggota, diantaranya I Wayan Baru (Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra), Ary Priyadnya (Ketua Komisi II dari Fraksi PDI P, Komang Alit Sudiana (Fraksi Partai Golkar), Ida Bagus Kt. Arimbawa (Fraksi PDIP), Nyoman Sukirta (Partai Hanura), Komang Krisna (Hanura), I Wayan Suarta (Gerindra), I Ketut Dadi (Gerindra), Ni Kt Sukarni (PDIP) dan Dewa Yudi (PDIP).
Selain itu, hadir pula Perbekel Bunga Mekar Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Klungkung, Dinas PU Provinsi Bali dan Dinas PU Kabupaten Klungkung, Dinas Perizinan Provinsi Bali dan Dinas Perizinan Kabupaten Klungkung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, BPN Klungkung dan Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Kini, nasib lift kaca yang sempat viral dan memicu perdebatan sengit ini berada di tangan Pansus TRAP dan penegak hukum, seiring berjalannya proses pemeriksaan dokumen dan kepatuhan tata ruang.(red/tim)
