Penyelenggaraan pameran ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, dalam acara pembukaan pameran di Denpasar.

Ariastuty menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi pameran bukanlah kebetulan, melainkan didasari kesamaan karakter dan potensi besar antara kedua wilayah.

“Kami melihat ada kesamaan yang mendalam antara Bali dan Batam, terutama dari sisi pariwisata. Bali menjadi destinasi teramai nomor dua di Indonesia, sedangkan Batam berada di posisi ketiga,” ujarnya.

Dari kesamaan tersebut, pihak BP Batam meyakini bahwa Bali merupakan tempat yang sangat tepat untuk menampilkan dokumentasi pembangunan yang telah dikerjakan selama ini.

“Tujuan utama kami mengadakan pameran ini adalah untuk mengekspos berbagai dokumentasi kemajuan pembangunan BP Batam kepada masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional,” lanjut Ariastuty.

Menurutnya, kemajemukan budaya dan keramaian kunjungan wisatawan di Bali menjadi peluang emas untuk mempromosikan potensi Batam ke khalayak yang lebih luas. Batam saat ini telah tumbuh menjadi kawasan industri terkemuka di Indonesia dengan catatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,28 persen.

“Dengan pertumbuhan yang terus meningkat, kami percaya Batam akan terus maju dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia,” tegas Ariastuty Sirait .

Pameran foto ini menampilkan rangkaian pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta pengembangan kawasan pemukiman yang telah dilaksanakan BP Batam, sehingga pengunjung dapat melihat langsung perubahan pesat yang terjadi di Kota Batam.

Tim pembela yang terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H., menyampaikan dokumen tersebut meliputi surat‑menyurat keluarga terdakwa kepada lembaga penegak hukum, termasuk surat laporan keluarga ke Propam Polda Bali beserta balasan resmi tertanggal 28 September 2026, serta dokumen yang telah ditembuskan hingga ke Mabes Polri.

“Agenda hari ini adalah memberikan bukti surat tambahan kepada Majelis Hakim,” jelas Hendrik T. Selan seusai persidangan.

Timoteus Mordan menambahkan, seluruh dokumen diajukan agar majelis hakim dapat mengkaji perkara secara utuh dari tahap awal penanganan hingga sekarang. “Surat‑surat yang kami serahkan supaya dikaji berdasarkan tahap pertama, tahap awal di kepolisian sampai dengan tahap di mana dia bersidang di pengadilan,” ujarnya. Tim pembela mengemukakan dugaan adanya penyimpangan prosedur pada tahap awal penanganan perkara, namun menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada majelis hakim.

Dalam paparan persidangan, tim kuasa hukum juga menyoroti dua permohonan penting yang menurut mereka belum mendapatkan penanganan yang diharapkan: permohonan asesmen terhadap terdakwa yang diajukan ibu kandung terdakwa sejak awal perkara, serta usulan penerapan mekanisme keadilan pemulihan (restorative justice) yang disampaikan pihak keluarga.

Selain itu, tim pembela mempertentangkan kesesuaian isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kronologi peristiwa yang disampaikan terdakwa kepada keluarganya melalui surat pribadi. Menurut tim pembela, terdapat perbedaan antara keterangan yang tercatat dalam BAP dengan fakta yang dialami terdakwa.

“Disitu memang ada perbedaan antara yang dimuat di dalam BAP dengan fakta yang sesungguhnya terjadi,” kata Timoteus Mordan.

Tim kuasa hukum juga telah mengajukan permohonan pemeriksaan saksi‑saksi yang belum dipanggil ke persidangan. Meski begitu, tim pembela menyadari keputusan terkait hal tersebut sepenuhnya berada di kewenangan majelis hakim. “Surat permohonan itu sifatnya memohon kepada Majelis Hakim. Semua kebijaksanaan Majelis Hakim yang memutus apakah itu perlu atau tidak,” tegasnya.

Tim pembela menegaskan bahwa penyerahan bukti surat ini merupakan upaya profesional untuk membuka seluruh fakta perkara guna memperoleh keadilan bagi kliennya. “Kami tetap berdiri pada profesionalisme. Kami menjalankan prosedur tahapan‑tahapan persidangan sesuai dengan mekanisme yang benar dan membela kepentingan hukum klien kami supaya mendapatkan keadilan yang sebenarnya,” ujar Timoteus Mordan.

Perlu dicatat bahwa seluruh dalil dan dugaan yang disampaikan tim pembela masih merupakan bagian dari proses pembuktian, dan kekuatan serta relevansi bukti sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk dinilai.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, dengan agenda utama penyampaian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan 17 bukti surat pada sidang kelima ini menjadi tahap penutup pembuktian pihak terdakwa sebelum perkara memasuki tahap tuntutan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Press Conference Pra MUSDA XV ASITA Bali yang digelar Kamis (8/10/2026) di Bali Tourism Board Meeting Room, Denpasar, Bali.

Mengusung tema “Repositioning The Future Tourism”, ASITA Bali menilai pariwisata Bali menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kepadatan wisatawan di sejumlah kawasan, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur, alih fungsi lahan hingga persoalan tata kelola usaha pariwisata.

Ketua DPD ASITA Bali, I Putu Winastra, S.AB., M.A.P., mengatakan tema tersebut bukan sekadar slogan untuk MUSDA XV, melainkan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kembali bagaimana pariwisata Bali harus dikelola ke depan.

Menurut Winastra, Bali tidak dapat terus menjalankan pariwisata dengan pola yang sama.

“Bali membutuhkan repositioning,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ASITA Bali melihat sedikitnya dua arah utama dalam repositioning pariwisata, yakni repositioning kelembagaan dan repositioning destinasi.

Dalam aspek kelembagaan, ASITA ingin semakin solid sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha perjalanan wisata yang legal dan profesional.

ASITA, kata Winastra, tidak hanya ingin berbicara mengenai kepentingan anggota, tetapi juga memberikan kontribusi serta solusi terhadap berbagai kebijakan pariwisata Bali.

Sementara dari sisi destinasi, ASITA mendorong penyebaran aktivitas wisata agar tidak terus terkonsentrasi di Bali Selatan.

Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dinilai memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan secara terencana sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan destinasi sekaligus membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi.

“Ini bukan hanya persoalan memindahkan wisatawan. Ini adalah upaya mengurangi tekanan di satu wilayah sekaligus membuka peluang ekonomi di wilayah lainnya,” ujar Winastra.

Menurutnya, ketika destinasi baru berkembang, berbagai sektor ekonomi ikut mendapatkan peluang, mulai dari masyarakat lokal, UMKM, transportasi, akomodasi, restoran, pemandu wisata hingga usaha ekonomi kreatif.

Dengan demikian, pemerataan pariwisata juga berarti pemerataan kesempatan ekonomi.

ASITA Soroti Usaha Pariwisata Tanpa Legalitas

Dalam kesempatan tersebut, ASITA Bali juga menyoroti masih adanya praktik usaha pariwisata yang dinilai berjalan tanpa legalitas atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Persoalan tersebut, menurut Winastra, ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk penjualan paket wisata, akomodasi dan jasa guiding.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak seharusnya semata-mata dipandang sebagai persaingan antara usaha online dan offline.

“Yang kami minta adalah satu hal: aturan harus berlaku secara konsisten kepada semua pelaku usaha,” katanya.

Winastra menilai pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban, seperti memiliki izin, taat pajak dan menggunakan tenaga kerja lokal, harus mendapatkan kepastian.

Sementara pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perlu dibina atau ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, apabila usaha yang taat aturan harus bersaing dengan usaha yang tidak memenuhi ketentuan tetapi tetap beroperasi, kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Karena itu, ASITA Bali mendorong pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, adil dan tidak tebang pilih.

Investasi Tetap Dibutuhkan, Pengusaha Lokal Harus Diberi Ruang

ASITA Bali juga menegaskan tidak menolak investasi.

Winastra mengatakan Bali tetap membutuhkan investasi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Namun, investasi diharapkan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal.

ASITA mendorong adanya kemitraan yang sehat antara investor dan pengusaha lokal, termasuk Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang legal dan profesional.

“Jangan sampai pertumbuhan investasi justru membuat pelaku usaha lokal kehilangan ruang untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menekankan masyarakat Bali harus menjadi bagian dari pertumbuhan pariwisata dan tidak hanya menjadi penonton.

Dalam konteks tersebut, Winastra menilai keberadaan ASITA di KADIN Bali periode 2025–2030 menjadi penting untuk memastikan suara pelaku usaha perjalanan wisata masuk dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan pariwisata Bali.

ASITA juga ingin menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pariwisata.

Winastra menegaskan bahwa masa depan pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh jumlah wisatawan yang datang.

“Yang lebih penting adalah bagaimana pariwisata memberikan manfaat yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin merata bagi masyarakat Bali,” katanya.

MUSDA XV Digelar 16 Oktober 2026

Sementara itu, Ketua Panitia MUSDA XV ASITA Bali 2026, I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., menjelaskan persiapan pelaksanaan MUSDA yang akan digelar Jumat, 16 Oktober 2026, di InterContinental Bali Resort, Jimbaran.

Dari total 371 anggota ASITA Bali, panitia menargetkan sebanyak 250 BPW mengikuti MUSDA. Hingga Kamis (8/10/2026), tercatat 223 peserta anggota aktif telah melakukan registrasi, terdiri atas full member dan associate member.

MUSDA tersebut juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum DPP ASITA, Gubernur Bali, jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali, wali kota dan bupati se-Bali, Bali Tourism Board, stakeholder pariwisata serta mitra industri.

Purnamawati mengatakan panitia tidak hanya mempersiapkan tempat dan rangkaian acara, tetapi juga memastikan seluruh proses MUSDA berlangsung tertib, profesional dan sesuai ketentuan organisasi.

Tiga hal menjadi fokus utama panitia, yakni kesiapan peserta, kesiapan persidangan serta pelayanan dan keamanan kegiatan.

Untuk kesiapan peserta, panitia melakukan pendataan dan verifikasi anggota, termasuk memastikan administrasi serta registrasi berjalan baik.

Sedangkan untuk persidangan, panitia menyiapkan seluruh kebutuhan teknis, mulai dari tata ruang, perangkat sidang, dokumen, agenda hingga dukungan teknis selama persidangan.

Pelayanan dan keamanan juga dipersiapkan mulai dari kedatangan peserta, registrasi, alur acara, konsumsi, kebutuhan teknis hingga koordinasi keamanan.

Panitia juga menyiapkan layanan informasi dan komunikasi bagi peserta maupun media agar informasi terkait jadwal, agenda, tata tertib dan perkembangan MUSDA dapat disampaikan secara jelas.

Tiga Agenda Utama MUSDA

Purnamawati menjelaskan terdapat tiga agenda utama dalam MUSDA XV ASITA Bali.

Pertama, Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD ASITA Bali periode 2021–2026.

Kedua, Sidang Komisi, yang akan melakukan review program kerja sekaligus membahas program organisasi untuk lima tahun mendatang.

Ketiga, pemilihan Ketua DPD ASITA Bali periode 2026–2031.

Terkait pemilihan ketua, Purnamawati menyebut hingga batas akhir penjaringan pada 2 Oktober 2026 hanya terdapat satu calon.

Detail mengenai proses penjaringan tersebut kemudian dijelaskan Ketua Panitia Pengarah MUSDA XV ASITA Bali, I Ketut Ardana.

I Putu Winastra Calon Tunggal Ketua ASITA Bali

Ardana menjelaskan, Panitia Pengarah telah menyampaikan informasi mengenai penjaringan calon Ketua ASITA Bali kepada seluruh anggota pada 24 September 2026.

Kesempatan diberikan kepada seluruh anggota yang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART ASITA untuk menyatakan kesediaan dan mengajukan diri sebagai calon ketua.

Pendaftaran dibuka hingga 2 Oktober 2026 pukul 18.00 WITA.

Hingga batas waktu tersebut, Panitia Pengarah menerima dan mencatat satu nama calon, yakni I Putu Winastra, S.AB., M.A.P., yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua ASITA Bali.

“Dengan demikian, untuk saat ini berdasarkan hasil penjaringan yang telah dilakukan, terdapat satu calon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses MUSDA XV ASITA Bali,” kata Ardana.

Ia menegaskan proses selanjutnya akan dilaksanakan sesuai AD/ART dan tata tertib MUSDA dengan tetap menjunjung prinsip organisasi, keterbukaan serta menghormati hak seluruh anggota.

Menurut Ardana, seluruh rangkaian MUSDA diharapkan berjalan tertib dan penuh semangat kebersamaan untuk kemajuan ASITA Bali.

Sementara Purnamawati menegaskan keputusan mengenai kepemimpinan DPD ASITA Bali tetap merupakan bagian dari proses MUSDA dan forum organisasi sesuai AD/ART ASITA.

Panitia berkomitmen memastikan MUSDA berjalan demokratis, transparan, tertib, profesional dan bermartabat.

Bali Tourism Board: Repositioning Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola

Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyambut baik tema “Repositioning The Future Tourism”.

Menurutnya, tema tersebut relevan dengan kondisi pariwisata Bali saat ini karena repositioning tidak cukup hanya dilakukan dengan mengubah cara menjual Bali.

“Repositioning berarti membenahi cara kita mengelola Bali,” ujarnya.

Bali Tourism Board menekankan pentingnya menjalankan tata kelola pariwisata sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan secara konsisten oleh seluruh stakeholder dan pelaku usaha pariwisata.

Menurut Partha Adnyana, regulasi tersebut telah memberikan arah bahwa pariwisata Bali harus dikembangkan dengan prinsip berkualitas, berkelanjutan dan berbudaya.

Tantangannya kini adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan.

Ia menyebut setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperkuat.

Pertama, meningkatkan kualitas pariwisata dengan mengubah orientasi dari mengejar jumlah wisatawan menuju peningkatan kualitas pengalaman, pelayanan dan destinasi.

Kedua, menghindari perang harga yang tidak sehat.

Menurutnya, persaingan bisnis merupakan sesuatu yang wajar, tetapi tidak boleh menggunakan harga sebagai alat untuk saling mematikan.

Pelaku usaha diharapkan dapat bersaing melalui kualitas pelayanan dan pengalaman yang diberikan kepada wisatawan.

Ketiga, memperkuat peran asosiasi dalam membangun ketertiban dan kualitas usaha.

Asosiasi dinilai memiliki fungsi penting dalam membangun profesionalisme, menjaga kode etik, meningkatkan kualitas SDM dan menjadi ruang komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah.

“Legal usahanya, profesional pelakunya, berkualitas produknya, sehat persaingannya, dan berkelanjutan dampaknya,” kata Partha Adnyana menggambarkan ekosistem pariwisata yang ingin dibangun.

Ia menegaskan tujuan repositioning bukan menghentikan pertumbuhan pariwisata Bali, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut memiliki arah.

Pemprov Bali Dorong Pergeseran ke Quality and Sustainable Tourism

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pemasaran, Ida Ayu Indah Yustikarini, S.S., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan MUSDA XV ASITA Bali.

Pemprov Bali menilai ASITA bukan hanya stakeholder pariwisata, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun, mengembangkan dan menjaga masa depan pariwisata Bali.

Menurut Indah Yustikarini, tema “Repositioning The Future of Tourism” sangat relevan dengan tantangan pariwisata Bali saat ini.

Repositioning, kata dia, bukan hanya mengubah cara menjual Bali, tetapi juga mengubah cara mengelola, mengembangkan dan memberikan nilai tambah terhadap pariwisata.

Arah tersebut disebut sejalan dengan kebijakan Pemprov Bali melalui Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, Pergub Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali serta Pergub Bali Nomor 52 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020.

Regulasi tersebut menempatkan budaya Bali, nilai-nilai Tri Hita Karana, kualitas, keberlanjutan dan daya saing sebagai landasan penyelenggaraan pariwisata.

Pemprov Bali menegaskan pariwisata harus berkembang secara legal, tertib, profesional, berkualitas dan bermartabat.

Pertumbuhan pariwisata tidak cukup diukur berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga kepastian hukum, keamanan, kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat Bali.

Karena itu, seluruh usaha pariwisata didorong memenuhi ketentuan legalitas dan standar yang telah ditetapkan.

Indah Yustikarini mengatakan kebutuhan industri, terutama saat high season, perlu direspons dengan mempercepat legalitas, meningkatkan standar pelayanan, memperkuat kompetensi SDM dan membangun tata kelola profesional.

Semangat 3B: Bali Barat, Bali Utara dan Bali Timur

Pemprov Bali juga mendorong perubahan orientasi dari quantity tourism menuju quality and sustainable tourism.

Bali diharapkan tidak hanya mengejar wisatawan dalam jumlah besar, tetapi juga wisatawan yang menghargai budaya, menjaga lingkungan, tinggal lebih lama, membelanjakan uang secara berkualitas dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat lokal.

Selain itu, Pemprov Bali mendorong diversifikasi destinasi melalui semangat 3B: Bali Barat, Bali Utara dan Bali Timur.

Ketiga kawasan tersebut memiliki potensi desa wisata, alam, budaya, spiritual, kuliner, ekowisata, wellness hingga pengalaman lokal yang dapat dikembangkan.

ASITA dan seluruh industri pariwisata diharapkan tidak hanya menjual destinasi yang sudah ramai, tetapi ikut menciptakan pasar bagi destinasi yang sedang dikembangkan.

Diversifikasi destinasi dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan yang telah padat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah Bali.

ASITA Dituntut Beradaptasi di Era Digital

Pemprov Bali juga menilai perubahan perilaku wisatawan menuntut ASITA untuk terus beradaptasi.

Wisatawan saat ini semakin digital, semakin mandiri dalam mencari informasi dan semakin selektif dalam memilih pengalaman wisata.

Karena itu, ASITA diharapkan tidak hanya menjadi penjual paket wisata, tetapi juga berperan sebagai kurator pengalaman wisata Bali, penghubung wisatawan dengan produk lokal dan mitra pemerintah dalam membangun citra Bali sebagai destinasi berkualitas.

Paket wisata yang dipasarkan juga diharapkan merupakan produk yang legal, aman, berkualitas, beretika dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.

Rata-rata Lama Tinggal Wisman 13 Hari

Indah Yustikarini mengatakan keberhasilan pariwisata Bali juga perlu dilihat dari indikator yang lebih luas.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa banyak wisatawan yang datang, tetapi berapa lama mereka tinggal, ke mana mereka berwisata dan berapa besar pengeluaran mereka selama berada di Bali.

Berdasarkan survei Dinas Pariwisata Bali bekerja sama dengan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Bali pada 2026 disebut sekitar 13 hari.

Sementara rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per hari berdasarkan hasil survei tersebut mencapai sekitar Rp2.539.830 per wisatawan.

Data tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya mengembangkan pariwisata yang memberikan nilai ekonomi lebih besar, bukan sekadar mengejar jumlah kedatangan wisatawan.

Pemprov Bali juga menggarisbawahi pentingnya penerapan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Asing (Do’s and Don’ts).

Melalui kebijakan tersebut, wisatawan asing diharapkan menghormati adat dan budaya Bali, kesucian tempat suci, lingkungan serta tata tertib selama berada di Bali.

MUSDA Jadi Momentum Menyatukan Visi Pariwisata Bali

Press conference Pra MUSDA XV ASITA Bali akhirnya menegaskan adanya kesamaan perhatian antara asosiasi, pemerintah dan stakeholder pariwisata terhadap masa depan industri pariwisata Bali.

ASITA Bali mendorong penguatan organisasi, penegakan aturan, pemerataan destinasi dan penguatan pengusaha lokal.

Bali Tourism Board menekankan pentingnya tata kelola, kualitas produk, persaingan usaha yang sehat serta profesionalisme pelaku industri.

Sementara Pemprov Bali mendorong transformasi menuju pariwisata berbasis budaya, berkualitas, berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Melalui MUSDA XV, ASITA Bali diharapkan tidak hanya menyelesaikan agenda organisasi, tetapi juga menghasilkan gagasan dan keputusan strategis mengenai arah industri perjalanan wisata Bali untuk lima tahun ke depan.

Bagi ASITA, masa depan pariwisata Bali bukan sekadar mengenai “how many tourists come”, tetapi bagaimana Bali memperoleh manfaat dari pariwisata dan bagaimana pariwisata turut menjaga keberlanjutan Bali.

Dengan tema “Repositioning The Future Tourism”, MUSDA XV ASITA Bali diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dunia usaha, masyarakat, desa adat, akademisi, media dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pariwisata Bali yang lebih tertata, berkualitas, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin merata.(sur)

Sidang kali ini memasuki agenda jawaban dari pihak Polda Bali selaku termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan pihak Made Daging.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Made Daging dari Berdikari Law Office, yang terdiri dari Gede Pasek Suardika, Kadek Cita Ardana Yudi dan tim, serta LABHI Bali yang diwakili I Made Ariel Suardana dan tim, menyatakan telah membaca dan mencermati jawaban pihak termohon.

Kuasa hukum menilai jawaban Polda Bali justru semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa perkara yang menjerat kliennya mengandung persoalan serius yang tidak sekadar berkaitan dengan prosedur penyidikan.

Gede Pasek Suardika menilai jawaban termohon lebih banyak menguraikan aspek teknis berupa jumlah saksi, ahli, serta alat bukti surat. Sementara itu, menurutnya, substansi utama yang dipersoalkan dalam praperadilan justru tidak dijawab secara memadai.

“Dari jawaban itu tidak muncul bahwa kasus ini sudah pernah dibahas di peradilan atau sudah pernah ada penetapan tersangka. Hanya fokus yang ini saja. Tidak disinggung yang sebelumnya, padahal yang kami singgung itu,” ujar Pasek.

Menurut dia, persoalan utama yang diajukan dalam praperadilan adalah fakta bahwa Made Daging sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam objek, peristiwa, tempus delicti, dan locus delicti yang dinilai sama.

Perkara tersebut kemudian pernah bergulir hingga proses peradilan, sebelum akhirnya dihentikan melalui mekanisme yang disebut pihak kuasa hukum sebagai penghentian pada tahap ESP-3.

“Orang yang sudah pernah ditetapkan tersangka untuk objek yang sama, peristiwa yang sama, tempus delicti yang sama, locus delicti yang sama, lalu kemudian tidak mampu dibawa ke persidangan, kemudian ditetapkan pencabutan tersangka, lalu ditersangkakan lagi dengan pasal yang baru. Itu sebenarnya esensi peradilan ini,” tegasnya.

Pasek menyebut, jawaban termohon justru kembali menitikberatkan pada pemenuhan alat bukti secara formal.

Menurutnya, persoalan praperadilan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah penyidik telah memiliki dua alat bukti atau tidak.

“Kalau begini cara berpikirnya, itu sangat teknikal dan tidak substansial soal keadilan,” katanya.

Minta Made Daging Dihadirkan ke Persidangan

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum juga meminta agar Made Daging dapat dihadirkan langsung dalam persidangan.

Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut, menurut Pasek, telah menyampaikan agar Made Daging dihadirkan pada agenda pemeriksaan saksi yang dijadwalkan Jumat.

Kehadiran Made Daging dinilai penting untuk memperdalam keterangan yang nantinya disampaikan oleh para saksi, baik dari pihak termohon maupun pemohon.

“Tujuannya untuk memperdalam penjelasan atau keterangan yang dihadirkan dari termohon maupun dari kami,” jelas Pasek.

Ia menegaskan, pihaknya berharap permintaan hakim tersebut dipatuhi karena kehadiran pemohon merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan praperadilan.

Pasek juga menyinggung perkara sebelumnya yang pernah menyatakan penetapan tersangka Made Daging sah.

Menurutnya, apabila penetapan tersangka dinyatakan sah, secara konsekuensi perkara semestinya dapat berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Namun faktanya, perkara tersebut tidak berlanjut sebagaimana yang diharapkan.

“Kalau penetapan tersangka sah, konsekuensinya berlanjutlah dia dalam persidangan pokok perkara. Nyatanya tidak lanjut,” ujarnya.

Soroti Istilah “Kepalsuan Intelektual”

Sorotan lain dari tim kuasa hukum muncul terkait istilah “kepalsuan intelektual” yang disebut dalam jawaban termohon.

Pasek mengaku mempertanyakan konsep tersebut, terutama ketika istilah itu dikaitkan dengan perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat kliennya.

Ia juga menyinggung penggunaan kata “drone” yang disebut berulang dalam uraian pihak termohon.

Menurut Pasek, pihaknya memiliki bukti dan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Katanya pemalsuan ini tidak mesti ada sandingan karena sifatnya pemalsuan intelektual. Ini istilah baru yang saya tahu. Saya penasaran sama ahlinya,” katanya.

Ia bahkan mempertanyakan dasar penggunaan istilah tersebut dan meminta agar ahli yang dihadirkan benar-benar mampu menjelaskan secara akademis dan hukum mengenai konsep yang dimaksud.

Pasek juga menyatakan pihaknya justru melihat persoalan “pemalsuan intelektual” tersebut secara berbeda.

“Kalau saya sementara ini melihat, penyidikannya terjadi pemalsuan intelektual. Karena berbasiskan kepada alat bukti surat yang palsu,” ujarnya.

Selain itu, ia mengaku pihaknya masih menghadapi persoalan ketika hendak melaporkan dugaan perkara lain ke SPKT Polda Bali.

Ia menyebut pihak penyidik dapat hadir dalam jumlah banyak di persidangan, tetapi menurutnya pihaknya masih mengalami kesulitan ketika hendak mendampingi klien untuk membuat laporan.

LABHI Bali: Jangan Sampai Alam Pikiran Dipidana

Sementara itu, kuasa hukum dari LABHI Bali, I Made Ariel Suardana, menilai pihaknya tidak mengalami kesulitan untuk menyusun replik atas jawaban termohon.

Menurut Ariel, sekitar separuh isi jawaban termohon justru berisi uraian mengenai norma hukum yang sebenarnya telah terdapat dalam hukum acara pidana.

“Sebagian 50 persen adalah norma hukum yang diterapkan. Sebenarnya tidak perlu ditulis karena sudah ada di dalam KUHAP,” ujarnya.

Sedangkan sisanya, menurut Ariel, lebih banyak berisi kronologi mengenai penetapan Made Daging sebagai tersangka.

Ariel menilai terdapat satu bagian penting dalam jawaban termohon yang justru menguatkan argumentasi pihaknya, yakni pengakuan bahwa objek yang dipersoalkan masih berkaitan dengan surat yang dibuat Made Daging pada 2020 dan ditujukan kepada atasannya.

Surat tersebut, menurut Ariel, berkaitan dengan kronologi, saran, serta rekomendasi yang dibuat Made Daging dalam kapasitasnya saat itu.

“Yang membuat kronologis dan membuat saran dan rekomendasi. Ini yang dipidana,” katanya.

Ariel kemudian menyoroti kembali istilah “kepalsuan intelektual” yang disebut dalam jawaban termohon.

Ia mengingatkan agar istilah tersebut tidak digunakan secara serampangan karena berpotensi menimbulkan konsekuensi yang luas dalam penegakan hukum.

“Kalau ini dipakai pegangan, ini akan membahayakan. Alam pikiran kita pun bisa dipidana. Belum apa-apa kita bisa dipidana. Kecemasan, kekhawatiran nanti bisa dipidana,” tegas Ariel.

Karena itu, ia meminta agar ahli yang dihadirkan dalam persidangan benar-benar memiliki kompetensi dan mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

“Saya tegaskan agar dihadirkan ahli-ahli yang betul-betul memiliki intelektual. Jangan menghadirkan ahli yang malah sesat. Ini bahaya,” ujarnya.

Praperadilan Dinilai Harus Menilai Esensi Keadilan

Lebih jauh, Ariel menilai perkara praperadilan tidak seharusnya hanya dipandang dari aspek prosedural penyidikan.

Menurutnya, hakim juga perlu melihat substansi dan esensi dari perkara untuk menentukan apakah proses hukum terhadap seseorang memang layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Poin yang disampaikan dalam praperadilan ini lebih pada prosedural, bukan substansial,” kata Ariel.

Ia menegaskan, praperadilan menurut pandangannya tidak semata-mata bertujuan memeriksa persoalan teknis seperti bagaimana penyidik memanggil seseorang atau bagaimana prosedur penyidikan dilakukan.

“Tujuan praperadilan ini bukan hanya secara teknis. Bagaimana menyelidiki orang, kapan dia dipanggil, bukan begitu. Tetapi menilai esensinya. Apakah dengan perkara model begini dia layak diteruskan ke dalam tahapan berikutnya atau tidak,” jelasnya.

Ariel mengatakan pihaknya juga telah memasukkan argumentasi mengenai adanya dugaan persoalan hukum yang lebih luas dalam permohonan praperadilan.

Ia berharap proses persidangan dapat membuka seluruh persoalan tersebut secara terang dan objektif.

“Kami sudah menyebutkan ada kejahatan yang perlu dibongkar melalui praktik peradilan ini yang harus dibuka seluas-luasnya,” pungkasnya.

Sidang praperadilan selanjutnya dijadwalkan memasuki agenda pemeriksaan saksi. Pihak kuasa hukum berharap Made Daging dapat hadir langsung sebagaimana arahan hakim tunggal untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kecepatan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan data SPI Pendidikan 2026. Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto menyebut kontribusi Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Kita harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa. Jadi, yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Setyo Budiyanto.

Setyo menjelaskan, SPI Pendidikan merupakan instrumen untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan, yang mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan dengan sekitar 951 ribu responden di seluruh Indonesia.

Menurut Setyo, peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi sejak lingkungan pendidikan. Integritas, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui berbagai kebiasaan sederhana di sekolah, seperti tidak menyontek, tidak memalsukan tugas, tidak memberikan contekan, tidak memanipulasi nilai, berani mengakui kesalahan, menghormati hak orang lain, serta menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab.

“Sekolah yang mengajarkan kejujuran harus menerapkannya dalam proses pembelajaran dan penilaian,” tegas Setyo.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi memaparkan hasil SPI Pendidikan 2026 di hadapan sejumlah menteri dan kepala daerah.

Survei tersebut menjadi instrumen untuk memetakan kondisi integritas pendidikan sekaligus mendorong terwujudnya sumber daya manusia dan ekosistem pendidikan yang berintegritas.

Hasil SPI Pendidikan diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Indeks Integritas Pendidikan Bali 74,08

Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2026, Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali tercatat sebesar 74,08 dan berada dalam kategori Adaptif.

Sementara itu, skor sembilan kabupaten/kota di Bali tercatat relatif berdekatan. Buleleng mencatat skor 79,06, Tabanan 78,85, Bangli 77,39, Klungkung 77,09, Karangasem 76,93, Denpasar 76,92, Gianyar 76,52, Jembrana 76,40, dan Badung 76,26.

Secara rata-rata sederhana, skor sembilan kabupaten/kota tersebut mencapai 77,27.

Lima daerah tercatat dalam kategori Adaptif, yakni Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung. Sementara Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung berada dalam kategori Korektif.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pendidikan, sekaligus mendorong pemerataan peningkatan integritas pendidikan di seluruh wilayah Bali.

KPK selanjutnya akan melanjutkan diseminasi hasil, temuan, dan rekomendasi SPI Pendidikan 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong tindak lanjut serta perbaikan tata kelola pendidikan.

Koster: Integritas Harus Ditanamkan Sejak Dini

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi, dimulai dari sekolah dan ruang kelas.

Gubernur Bali Wayan Koster menilai penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang perlu dijalankan secara konsisten.

“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Koster.

Ia menekankan, upaya membangun pemerintahan yang bersih berkaitan erat dengan pembentukan karakter sejak bangku sekolah. Nilai integritas diharapkan terus melekat ketika peserta didik memasuki dunia kerja, menjalankan pelayanan publik, maupun mengemban tanggung jawab pemerintahan.

Penghargaan dari KPK tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Bali untuk memperkuat upaya membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan secara berkelanjutan.(sur)

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan membawa 23 IKM binaan Dekranasda Bali mengikuti Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, 26–30 September 2026.

Tak sekadar menghadirkan produk kerajinan Bali dalam pameran berskala nasional, Ny. Putri Koster juga memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku IKM. Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata serta jajaran pengurus Dekranasda Bali, ia telah hadir di lokasi sehari sebelum pameran dibuka.

Di tengah kesibukan para pelaku IKM menata produk, Ny. Putri Koster tampak guyub dan aktif memberikan masukan mengenai tata letak agar produk yang dipamerkan tampil lebih menarik. Ia bahkan turut mempromosikan Hall Bali untuk menarik minat pengunjung.

Menurutnya, keikutsertaan Bali dalam Kriyanusa menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan produk kerajinan daerah kepada pasar yang lebih luas.

“Kami dari seluruh Indonesia hadir di sini, berpartisipasi memperkenalkan produk kerajinan yang menjadi keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah,” ujar Ny. Putri Koster di sela-sela pelaksanaan Kriyanusa.

Dalam Kriyanusa 2026, Dekranasda Bali menempati Hall A2 hingga A21 dengan menghadirkan 23 IKM binaan yang membawa beragam produk unggulan, mulai dari kain tenun tradisional, busana, aksesori, tas, kerajinan emas dan perak, ukiran kayu, hingga kerajinan logam.

Sejumlah desainer Bali turut menghadirkan karya dengan karakter masing-masing, tetapi tetap menjadikan kekayaan budaya dan kerajinan lokal sebagai kekuatan utama.

“Ada Body and Mind dengan ornamen pis bolong pada desain mereka. Berikutnya ada Deluxe yang mengembangkan busana dengan sentuhan lukisan tangan. Selain itu, ada Taksu dan Lusi Damai dengan ciri khas masing-masing,” ungkapnya.

Keunikan produk yang dibawa Bali tidak berhenti pada karya busana. Sejumlah IKM menghadirkan kerajinan emas dan perak, tas ate dengan ukiran perak, ukiran kayu, serta kerajinan logam. Kreativitas perajin Bali juga terlihat dari pemanfaatan limbah flora menjadi produk bernilai ekonomi, antara lain menggunakan kulit jagung, batok kelapa, daun, hingga akar.

Gringsing hingga Rangrang, Tampilkan Kekayaan Tenun Bali

Kriyanusa 2026 juga menjadi ruang bagi Dekranasda Bali untuk memperkenalkan kekayaan tenun tradisional dari berbagai wilayah di Pulau Dewata. Di antaranya kain Rangrang dari Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; kain Gringsing dari Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem; serta berbagai tenun songket dari sejumlah kabupaten di Bali.

Secara khusus, Ny. Putri Koster memperkenalkan Gringsing sebagai kain tenun ikat ganda (*double ikat*) yang keberadaannya tergolong langka di dunia. Selain memiliki teknik pembuatan yang khas, Gringsing juga menyimpan makna filosofis yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.

“Gring artinya sakit, sedangkan sing berarti tidak. Jadi, jika disatukan, bermakna tidak sakit,” jelasnya.

Menurut Ny. Putri Koster, kekayaan tradisi tersebut menjadi salah satu kekuatan produk kerajinan Bali yang perlu terus dijaga sekaligus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan pasar. Penguatan kualitas produk, kreativitas, dan perluasan akses pasar menjadi penting agar IKM Bali tidak hanya menjadi tuan rumah di pasar lokal, tetapi juga semakin dikenal di tingkat nasional hingga internasional.

Kriyanusa Dorong Perajin Mendunia

Kriyanusa 2026 dibuka Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

Dalam sambutannya, Selvi mendorong pengembangan kriya Indonesia melalui inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi agar semakin berdaya saing di pasar global.

Ia menegaskan bahwa Kriyanusa bukan sekadar ajang pameran produk kerajinan, tetapi juga menjadi wadah pelestarian warisan budaya sekaligus pengembangan kreativitas perajin agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan inovasi dan transformasi digital. Dengan demikian, perajin tidak hanya mampu mempertahankan tradisi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.

Pameran Kriyanusa 2026 menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran ratusan peserta tersebut diharapkan semakin memperluas apresiasi sekaligus membuka peluang pasar bagi produk kriya Indonesia hingga tingkat global.

Ketua Panitia Kriyanusa 2026 Ayu Heni Rosan menyampaikan bahwa Kriyanusa tahun ini mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”.

Tema tersebut membawa semangat untuk menempatkan kriya bukan sekadar sebagai karya bernilai estetika, tetapi juga sebagai kekayaan budaya, identitas daerah, sekaligus kekuatan ekonomi Indonesia.(sur)

Dalam kegiatan tersebut, Dr Somvir meninjau langsung proses perbaikan Meru Pura Puseh Desa Adat Lemukih yang pembangunannya mendapat dukungan hibah sebesar Rp430 juta.

Bantuan tersebut kini telah cair dan mulai dimanfaatkan untuk proses perbaikan sejumlah meru yang berada di kawasan pura.

Dr Somvir mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberadaan tempat suci sekaligus upaya untuk menjaga agar fasilitas keagamaan dan adat di desa tetap terawat, bersih dan layak.

“Dana hibah yang kita janjikan sebesar Rp430 juta sudah cair dan sekarang perbaikan meru sedang diproses,” ujar Dr Somvir saat meninjau lokasi.

Menurutnya, kondisi sejumlah meru memang membutuhkan perhatian karena perbaikan terhadap bangunan tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara bersamaan. Bahkan, beberapa bagian meru telah lama belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan reses itu, Dr Somvir didampingi sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, prajuru adat serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng dari Partai NasDem, I Nyoman Meliun, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Buleleng periode 2024–2029.

Kehadiran para wakil rakyat tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberadaan tempat suci sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan adat masyarakat Bali.

Sekretaris Desa Adat Lemukih, Ketut Arsana, mengatakan masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi bantuan yang diberikan Dr Somvir.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti karena proses perbaikan meru membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara kemampuan desa dan masyarakat terbatas.

“Kalau masyarakat sangat-sangat bersyukur karena sudah dibantu oleh anggota DPRD Provinsi, Pak Dr Somvir. Bantuan itu juga sudah mulai dikerjakan dan kemarin beliau langsung meninjau lokasi,” kata Ketut Arsana.

Ia menjelaskan, kompleks Pura Puseh Desa Adat Lemukih memiliki sejumlah meru dengan berbagai tingkatan, mulai dari tumpang 1, tumpang 3, tumpang 5, tumpang 7, tumpang 9 hingga tumpang 11.

Perbaikan sebelumnya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran. Bahkan, pada 2019 pernah dilakukan perbaikan terhadap salah satu meru, yakni meru tumpang sembilan.

“Karena di Pura Puseh itu banyak meru. Ada tumpang 11, tumpang 9, tumpang 7, tumpang 5, tumpang 3 dan tumpang 1. Selama ini perbaikannya bertahap karena membutuhkan biaya yang cukup besar,” jelasnya.

Dengan adanya bantuan hibah Rp430 juta tersebut, perbaikan kini dapat dilakukan lebih luas dan terencana.

Ketut Arsana menilai bantuan tersebut menjadi momentum penting bagi Desa Adat Lemukih untuk melakukan perbaikan terhadap meru secara lebih menyeluruh.

“Kalau sebelumnya perbaikan dilakukan bertahap sesuai anggaran, sekarang bisa dilakukan lebih menyeluruh karena sudah mendapat bantuan. Kami sangat mengapresiasi kepedulian Pak Dr Somvir,” ujarnya.

Selain hibah dari pemerintah melalui dukungan Dr Somvir, masyarakat juga menyampaikan adanya dukungan lain terhadap perbaikan pura. Salah satunya berupa bantuan CSR sebesar Rp100 juta dari pihak lain yang turut membantu pembangunan di wilayah tersebut.

Bagi masyarakat Desa Adat Lemukih, dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap keberadaan tempat suci sekaligus membantu meringankan beban masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki warisan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Reses Dr Somvir di Lemukih pun tidak sekadar menjadi agenda menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung pemanfaatan bantuan yang telah diberikan.

Kehadiran wakil rakyat bersama masyarakat, prajuru adat dan perangkat desa diharapkan dapat memastikan bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan mendukung keberlangsungan aktivitas keagamaan serta adat di Desa Adat Lemukih.

Dengan dimulainya perbaikan sejumlah meru, masyarakat berharap Pura Puseh Desa Adat Lemukih dapat semakin terawat, bersih dan kokoh sebagai tempat suci sekaligus bagian penting dari warisan budaya masyarakat setempat.

Pertandingan final berlangsung sangat dramatis. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu atau 120 menit. Penentuan juara akhirnya harus dilakukan melalui adu penalti.

Dalam drama tos-tosan tersebut, Timnas Indonesia tampil lebih tenang dan berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 4-2. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan skuad Garuda mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di hadapan ribuan pendukungnya.

Pertandingan berjalan ketat sejak menit awal. Indonesia tampil agresif dan beberapa kali menciptakan peluang untuk membuka keunggulan. Namun, hingga babak pertama berakhir, skor masih 0-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin sengit. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan melalui Dean James lewat tendangan bebas yang berubah menjadi gol setelah bola membentur pemain Thailand.

Thailand kemudian memberikan perlawanan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Iklas Sanron. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Indonesia sebenarnya mendapatkan keuntungan setelah Thailand harus bermain dengan 10 pemain. Nicholas Mickelson menerima kartu kuning kedua pada menit ke-83 dan diganjar kartu merah.

Namun, keunggulan jumlah pemain tidak membuat laga berjalan mudah bagi Indonesia. Kedua tim tetap saling menyerang hingga babak tambahan waktu.

Setelah 120 menit pertandingan, skor tetap imbang 2-2. Situasi tersebut memaksa penentuan gelar juara dilakukan melalui adu penalti.

Pada drama adu penalti, para pemain Indonesia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Thailand gagal mengonversi sejumlah kesempatan menjadi gol.

Indonesia akhirnya menang 4-2 dalam adu penalti dan memastikan diri sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi skuad Garuda. Setelah perjuangan panjang dan pertandingan yang berlangsung hingga lebih dari dua jam, Indonesia akhirnya berhasil mengangkat trofi di hadapan publik sendiri.

Sorak-sorai ribuan suporter di SUGBK pun pecah setelah penalti penentu memastikan Indonesia menjadi kampiun.

Indonesia juara, Garuda akhirnya mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. (Sur)

Uji coba berlangsung selama tiga bulan dengan mengeksplorasi pemanfaatan teknologi drone untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pengiriman, sekaligus melengkapi peran Mitra Pengemudi tanpa mengesampingkan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan regulasi.

Nuanu Creative City menjadi lokasi pengujian integrasi teknologi tersebut ke dalam operasional pengiriman sehari-hari.

Sementara itu, Café del Mar Bali ditetapkan sebagai hub pengiriman utama untuk menguji kelayakan operasional pengiriman makanan menggunakan drone.

Dalam proyek ini, SKYY Network membawa keahlian di bidang teknologi penerbangan, regulasi, serta operasi penerbangan tanpa awak.

Menariknya, drone disediakan oleh mitra perangkat keras A2Z Drone Delivery. Sementara itu, Grab Indonesia mendukung ekosistem layanan berbasis permintaan sekaligus mengeksplorasi pemanfaatan teknologi drone untuk membantu Mitra Pengemudi menyelesaikan jalur pengiriman yang memiliki tantangan tertentu, khususnya pada segmen middle mile.

Sebagai uji coba terkontrol, pilot project ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kesiapan infrastruktur, kebutuhan operasional, pengalaman pengguna, aspek keselamatan, serta pola integrasi teknologi drone dengan ekosistem pengiriman yang telah berjalan.

Terpilihnya Bali, karena memiliki karakter geografis yang beragam, kepadatan wilayah yang berbeda-beda serta kondisi cuaca yang dinamis. Seluruh operasional pilot project akan mengacu pada kerangka regulasi dan keselamatan yang berlaku, termasuk ketentuan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Bali, dan Desa Adat setempat.

Pilot project ini sekaligus menjadi langkah pertama SKYY Network dalam mengoperasikan logistik drone di Indonesia.

Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki pengalaman menjalankan operasi BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) di berbagai negara, termasuk pengoperasian jaringan logistik drone di Eropa.

SKYY Network akan mengoperasikan misi logistik beyond-visual-line-of-sight di lingkungan ruang udara Bali yang memiliki tantangan tersendiri. Rute pengujian berada di ruang udara terkendali yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ngurah Rai.

Setiap misi disiarkan secara langsung melalui SkyyOS, platform operasi milik SKYY Network yang memberikan informasi posisi drone dan lalu lintas udara secara real-time kepada pengguna ruang udara lainnya selama penerbangan berlangsung.

“Bali menghadirkan tantangan yang berbeda dari apa yang telah kami bangun di seluruh jaringan kami di Eropa beralih dari pengiriman medis ke pengiriman makanan, sekaligus beroperasi di ruang udara terkendali yang berdekatan dengan lalu lintas penerbangan Bandara Internasional Ngurah Rai, menguji kapabilitas sistem kami dengan cara yang baru. Bersama Nuanu Creative City, Café del Mar Bali, dan Grab Indonesia, kami menggunakan pilot project ini untuk memahami bagaimana pengiriman drone dapat dijalankan secara bertanggung jawab, aman, dan dengan cara yang melengkapi ekosistem pengiriman yang sudah ada,” kata Rory Houston, CEO SKYY Network.

Bagi Nuanu Creative City, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ruang inovasi yang bertanggung jawab. Teknologi baru diuji langsung dalam kondisi lapangan untuk melihat manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat, komunitas, serta lingkungan.

Sebagai kota kreatif dan ekosistem komunitas, Nuanu menyediakan lingkungan terkendali untuk mengamati interaksi teknologi dengan aktivitas hunian, gaya hidup, dan ekonomi lokal.

“Kami tidak mencoba membuktikan bahwa drone adalah masa depan dari segalanya. Apa yang ingin kami pahami adalah di mana teknologi ini benar-benar relevan, bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab, dan apa yang bisa kami pelajari dari penerapannya secara langsung. Jika berhasil, itu bagus. Jika tidak, itu juga merupakan informasi yang berguna. Bagi kami, nilai sesungguhnya terletak pada penciptaan lingkungan di mana teknologi dapat diuji berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar didiskusikan secara teori,” kata Lev Kroll, CEO Nuanu Creative City.

Sementara itu, Café del Mar Bali berperan sebagai hub pengiriman utama. Lokasi ini digunakan untuk mengamati bagaimana teknologi pengiriman drone berinteraksi dengan operasional merchant, penanganan makanan, ekspektasi tamu, serta aktivitas destinasi hospitality.

“Menjadi bagian dari pilot project ini mencerminkan komitmen kami yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengalaman tamu melalui inovasi baru. Café del Mar Bali adalah destinasi di mana gaya hidup bertemu dengan eksplorasi, dan mengeksplorasi bagaimana teknologi drone dapat melengkapi suasana kuliner kami merupakan perpanjangan alami dari etos tersebut. Kami melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengiriman udara dapat terintegrasi secara mulus di sini tanpa mengganggu kenyamanan yang diharapkan oleh tamu kami,” kata Rio Fransisco, Head of Marketing, Café del Mar Bali.

Salah satu fokus utama uji coba adalah mengkaji teknologi drone dapat melengkapi, bukan menggantikan peran Mitra Pengemudi dalam ekosistem pengiriman.

Dalam skema tersebut, pelanggan tetap melakukan pemesanan melalui aplikasi Grab, sedangkan merchant menyiapkan pesanan dan operator terlatih mengelola operasi drone.

Mitra Pengemudi tetap memiliki peran penting, terutama dalam proses pengiriman tahap akhir atau last-mile langsung kepada pelanggan.

Model hibrida tersebut juga digunakan untuk mengeksplorasi potensi peningkatan efisiensi Mitra Pengemudi, terutama pada rute dengan tantangan geografis tertentu.
Pengiriman berbantuan drone akan diuji pada rute terpilih antara Café del Mar Bali dan Nuanu.

Dari pengujian tersebut, SKYY Network akan mengamati navigasi udara dapat berjalan berdampingan dengan infrastruktur pengiriman darat yang sudah tersedia.

“Grab Indonesia senantiasa terbuka terhadap inovasi yang dapat melengkapi layanan kami. Melalui pilot project ini, kami ingin secara bertahap memahami bagaimana teknologi drone dapat berinteraksi dengan ekosistem pengiriman lokal. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan Mitra Pengemudi kami, melainkan untuk melengkapi peran mereka dan membantu kami mengeksplorasi model logistik hibrida yang lebih efisien. Keselamatan, kepatuhan regulasi, pengalaman pelanggan, serta peran sentral Mitra Pengemudi akan selalu menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang kami ambil,” kata Prisca Yosevine, Bali Nusra Region Operational Head, Grab Indonesia.

Pilot project selama tiga bulan ini tidak hanya menguji kemampuan teknis drone, tetapi juga mengukur sejauh mana teknologi tersebut dapat berjalan selaras dengan komunitas, pelaku usaha, dan infrastruktur yang telah tersedia.

Hasil pengujian diharapkan memberikan gambaran lebih konkret mengenai potensi dan batasan pengiriman berbantuan drone, sekaligus menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan logistik udara dan model pengiriman hibrida di Indonesia.

“Kolaborasi SKYY Network, Nuanu Creative City, Café del Mar Bali dan Grab Indonesia tersebut menempatkan keselamatan, kepatuhan regulasi, kebutuhan komunitas, serta peran manusia sebagai fondasi utama dalam pengembangan teknologi pengiriman di Bali,” tutupnya. (kyn)

]]> https://breaking-news.co.id/skyy-network-dan-grab-uji-coba-pengiriman-makanan-via-drone-di-nuanu-creative-city-dan-cafe-del-mar-bali/feed/ 0 https://breaking-news.co.id/polresta-denpasar-tingkatkan-harkamtibmas-turjawali-samapta-patroli-di-lapangan-puputan-badung/ https://breaking-news.co.id/polresta-denpasar-tingkatkan-harkamtibmas-turjawali-samapta-patroli-di-lapangan-puputan-badung/#respond Mon, 05 Oct 2026 04:10:35 +0000 https://breaking-news.co.id/?p=101994 DENPASAR, Breaking-news.co.id | Unit Turjawali Samapta Polresta Denpasar melaksanakan patroli dialogis di kawasan Lapangan Puputan Badung, Jalan Surapati, Kecamatan Denpasar Barat, Senin (5/10/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) tetap kondusif, khususnya di lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 11.30 WITA tersebut dipimpin langsung Kasat Samapta Polresta Denpasar Kompol I Ketut Adnyana Tunggal Jaya, S.Sos., S.H., M.M., bersama personel Unit Turjawali menggunakan kendaraan patroli Kijang 9301, 9302, dan 9303.

Empat personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Bripda Nengah Adi Wijaya, Bripda I Gede Satria Wibawa, Bripda Kadek Irvan Sathya Negara, dan Bripda Made Krishnanda Dharma Sadhu.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemantauan aktivitas masyarakat di sekitar Lapangan Puputan Badung, termasuk warga yang berolahraga. Petugas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas serta melakukan pengawasan terhadap area parkir guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas, termasuk pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, maupun pencurian kendaraan bermotor.

Selain melakukan pemantauan, personel juga berdialog dengan masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar warga turut menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap barang maupun kendaraan yang ditinggalkan.

Dari hasil pemantauan, aktivitas masyarakat di kawasan Lapangan Puputan Badung berlangsung seperti biasa. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Puputan terpantau ramai, namun masih dalam kondisi terkendali.

Selama kegiatan berlangsung, personel tidak menemukan adanya gangguan keamanan yang menonjol. Secara umum, situasi di sekitar Lapangan Puputan Badung terpantau aman, kondusif, dan terkendali.

Patroli dialogis tersebut merupakan bagian dari upaya Polresta Denpasar dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran polisi di tengah aktivitas warga.

Polresta Denpasar – Layani Dengan Setulus Hati.