DENPASAR, Breaking-news.co.id | Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang digelar pada Selasa (14/7/2026) menjadi arena evaluasi dan penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Penjelasan Gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi mendalam atas masukan, saran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh jajaran legislatif. Pemprov Bali menegaskan bahwa raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI bukan sekadar capaian administratif, melainkan standar dasar untuk menjamin setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mengenai catatan kritis dewan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas Pungutan Wisatawan Asing (PWA), hingga pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemprov Bali menyatakan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi pelayanan, memutakhirkan basis data perpajakan, serta mempertajam efisiensi alokasi belanja daerah.
Wagub Giri Prasta juga memastikan bahwa rekomendasi BPK RI terkait tindak lanjut proyek Turyapada Tower telah dijalankan sesuai rencana aksi (action plan) yang ditetapkan.
Di samping tata kelola keuangan, Pemprov Bali menekankan pentingnya menjaga keselarasan pembangunan kawasan strategis, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan KEK Kura Kura, agar tetap berada dalam koridor kearifan lokal.
“Bali boleh terus maju secara ekonomi, namun tidak boleh terlepas dari akar adat dan budayanya. Pembangunan di Bali harus konsisten menjaga tatanan agama, tradisi, seni, serta identitas kearifan lokal,” tegas Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini menjadi landasan kuat bagi Pemprov Bali untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (sur)
