DENPASAR, Breaking-news.co.id | Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat sekaligus CEO Jarrak Group, I Putu Sudiartana, angkat bicara terkait dinamika politik yang tengah menghangat di Bali menyusul bergulirnya kerja Panitia Khusus (Pansus) TRAP yang kini menjadi sorotan publik.
Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Sudiartana menegaskan bahwa keberadaan Pansus TRAP harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokrasi demi menjaga arah pembangunan Bali agar tetap berpihak kepada rakyat dan keberlanjutan Pulau Dewata.
“Perbedaan pendapat itu hal yang baik. Negara ini dibangun dari perbedaan. Yang penting bagaimana kita bersama-sama mencari solusi untuk Bali,” ujar Sudiartana saat memberikan pandangannya terkait situasi politik dan pembangunan di Bali.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah maupun proyek-proyek strategis tidak boleh dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pihak tertentu. Sebaliknya, kritik harus menjadi pintu evaluasi untuk memastikan seluruh kebijakan dan investasi yang masuk ke Bali benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia pun secara terbuka mendukung langkah Pansus TRAP dalam melakukan pengawasan dan membuka berbagai temuan ke publik. Baginya, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam suatu proyek atau kebijakan, maka hal tersebut wajib ditindaklanjuti secara transparan oleh aparat penegak hukum.
“Temuan-temuan Pansus harus menjadi pintu masuk untuk melihat apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Kalau memang ada, penegak hukum wajib memproses. Kalau tidak ada, juga harus dibuka secara terang kepada publik,” tegasnya.
Sudiartana menilai dinamika yang terjadi saat ini merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi. Apalagi Bali sebagai destinasi internasional memiliki tantangan besar di tengah pesatnya pembangunan, arus investasi, hingga persoalan klasik seperti kemacetan, keterbatasan lahan, dan tekanan terhadap lingkungan.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan Bali tidak boleh hanya berpikir jangka pendek, melainkan harus memikirkan keberlangsungan pulau ini hingga ratusan tahun ke depan.
“Bali ini bukan hanya milik kita hari ini. Bali dipikirkan untuk 100 sampai 200 tahun ke depan. Banyak pihak berkepentingan terhadap Bali karena Bali adalah wajah dunia,” katanya.
Dalam pandangannya, investor yang masuk ke Bali harus memberikan manfaat nyata dan menghormati aturan yang berlaku. Ia mendukung langkah tegas pemerintah terhadap investor yang dinilai hanya mengeksploitasi Bali tanpa menjaga keseimbangan alam dan budaya.
“Kalau investor hanya memanfaatkan Bali dan membuat masalah, negara harus hadir. Gubernur harus tegas terhadap investor yang melanggar aturan,” ujarnya.
Meski mendukung pengawasan ketat melalui Pansus TRAP, Sudiartana juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif dan mengedepankan solusi dibanding sekadar saling menyerang secara politik.
Menurutnya, kritik yang sehat harus disertai jalan keluar agar pembangunan Bali tetap berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau ada yang kurang baik, mari dikritisi dengan solusi. Jangan hanya menjatuhkan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga Bali,” pungkasnya.
