BADUNG, Breaking-news.co.id | Keterbatasan tenaga aparatur dan kondisi sarana operasional perangkat daerah menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Badung. Dalam evaluasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terungkap bahwa Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama OPD terkait yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai II, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan dalam rapat, kebutuhan ideal tenaga pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru berkisar 16.000 orang.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
“Yang pertama, terkait keterbatasan sumber daya manusia atau SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” ungkap Lanang Umbara, politisi asal Petang.
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga tersebut tersebar di berbagai sektor pelayanan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran.
Menurutnya, persoalan kekurangan pegawai perlu segera dicarikan jalan keluar karena ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penunjang kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Untuk itu, Komisi I DPRD Badung meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan pemenuhan kebutuhan tenaga aparatur di daerah.
Lanang Umbara yang merupakan politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyatakan kesiapan Komisi I DPRD Badung untuk memberikan pendampingan apabila diperlukan dalam upaya menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka untuk membahas berbagai kemungkinan skema pengangkatan tenaga pegawai, termasuk mekanisme pembiayaan yang harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Selain persoalan kekurangan pegawai, Komisi I DPRD Badung juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas perangkat daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Badung yang dinilai sudah dalam kondisi memprihatinkan.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan pengganti disebut telah disampaikan sejak 2023, namun hingga kini belum terealisasi.
Lanang Umbara menilai kendaraan operasional memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP, terutama dalam penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Terkait belum terpenuhinya kebutuhan tersebut, ia menduga terdapat sejumlah pertimbangan dalam kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah daerah, termasuk penentuan skala prioritas belanja. Meski demikian, Komisi I akan mendalami penyebab belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional tersebut.
“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.
Lanang Umbara menegaskan, berbagai persoalan yang mengemuka dalam rapat kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi I DPRD Badung. Seluruh catatan dan masukan dari OPD terkait akan diinventarisasi untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan penganggaran, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan tenaga aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana perangkat daerah.
Dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berjalan, ketersediaan pegawai dalam jumlah memadai serta fasilitas operasional yang layak menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Badung.(eka)
