BANGLI, Breaking-news.co.id | Komisi III DPRD Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan monitoring lapangan terhadap sejumlah pembangunan fisik dan dan fasilitas publik, Senin (9/11/2026).
Agenda tersebut diikuti seluruh anggota Komisi III DPRD Bangli yang difasilitasi oleh sekretariat setempat.
Beberapa lokasi dan kegiatan yang menjadi sasaran monitoring meliputi kondisi jalan Pulasari–Bangbang yang mengalami jebol, jebolnya senderan atau tebing di kawasan Kehen, pembangunan Rumah Jabatan (RJ) Bupati Bangli, pembangunan Gedung Olahraga (GOR), serta pembangunan Sasana Budaya.
Monitoring ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik di lapangan, perkembangan pelaksanaan pembangunan, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bangli, I Made Sudiasa, SE, di sela- sela acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai perencanaan,sesuai spesifikasi teknis, ketentuan anggaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Sudiasa, kondisi jalan Pulasari–Bangbang yang mengalami jebol dan jebolnya tebing di kawasan Kehen perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Infrastruktur jalan dan senderan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran perekonomian warga.
“Persoalan infrastruktur yang mengalami kerusakan, apalagi sampai jebol, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis segera melakukan kajian dan mengambil langkah penanganan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas serta membahayakan masyarakat,” tegas Sudiasa.
Selain menyoroti persoalan infrastruktur yang mengalami kerusakan, Komisi III juga melakukan pemantauan terhadap pembangunan Rumah Jabatan Bupati, Gedung Olahraga (GOR), dan Sasana Budaya.
Sudiasa menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Pembangunan GOR dan Sasana Budaya, misalnya, diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar mampu mendukung kegiatan olahraga, pengembangan kreativitas, pelestarian seni dan budaya, serta menjadi ruang aktivitas masyarakat Bangli.
“Kami ingin setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi kualitas pekerjaan juga harus menjadi prioritas. Bangunan yang dibangun dengan anggaran daerah harus memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD Bangli akan menjadikan hasil monitoring lapangan ini sebagai bahan evaluasi dan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga berbagai persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Melalui kegiatan monitoring tersebut, DPRD Bangli berharap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli semakin terarah, berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengawasan pembangunan bukan sekadar melihat hasil pekerjaan, tetapi memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat, menjamin keselamatan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli.(sum)
