BADUNG, Breaking-news.co.id | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026) siang.
Peninjauan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi penanganan abrasi pantai yang semakin menjadi perhatian di Bali.
Dalam kunjungan itu, Megawati menekankan bahwa penanganan abrasi harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, pendekatan penanganan wilayah pesisir tidak bisa disamakan dengan persoalan yang terjadi di kawasan daratan kontinental.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia juga mengingatkan agar penanganan abrasi tidak dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kepentingan masing-masing instansi. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan dan langkah teknis yang tepat sasaran.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati Dorong Riset dan Kearifan Lokal
Selain menekankan pentingnya koordinasi, Megawati mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan hasil riset dalam merumuskan strategi perlindungan kawasan pesisir.
Menurutnya, ancaman perubahan iklim, pemanasan global, dan pencairan es di kutub menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh negara kepulauan, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap wilayah pesisir dan memperbesar risiko kerusakan lingkungan.
Megawati mengajak para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi konkret melalui pengembangan inovasi teknologi serta kerja sama lintas sektor.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Dalam konteks Bali, ia turut menyoroti pentingnya penerapan kearifan lokal, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan.
Nilai tersebut dinilai relevan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Bali.
Abrasi Pantai Kuta Berdampak pada Pariwisata
Pantai Kuta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Bali yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun, abrasi yang terjadi di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pariwisata dan perlindungan infrastruktur pesisir.
Pada 2026, kondisi abrasi di Pantai Kuta dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga kawasan pasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas di kawasan pantai, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan agar kerusakan tidak semakin meluas serta aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung.
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Pengaman Pantai
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang laut sehingga dampaknya terhadap kawasan pesisir dapat dikurangi.
Triono menegaskan bahwa perlindungan pantai tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga bentang alam, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari kondisi tersebut, masih terdapat sekitar 85 kilometer garis pantai yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk ditangani.
Triono berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi sekaligus mendorong percepatan penanganan abrasi di Bali.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Dihadiri Pejabat Pusat dan Daerah
Peninjauan abrasi Pantai Kuta tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Melalui peninjauan ini, penanganan abrasi Pantai Kuta diharapkan dapat semakin terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan pihak terkait lainnya.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan pesisir Bali, melindungi infrastruktur publik, serta mempertahankan keberlanjutan pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.(sur)
