BADUNG, Breaking-news.co.id | DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani Nota Kesepakatan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut membahas pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan berita acara Nota Kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif.
Empat Raperda yang disepakati mencakup penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Sejumlah anggota DPRD Badung turut mengikuti jalannya rapat.
Dari jajaran pemerintah daerah, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung, tenaga ahli, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan, penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan tiga usulan Raperda dan satu dokumen penganggaran daerah.
Secara khusus, ia menekankan pentingnya penyelesaian pembahasan APBD 2027 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Anom Gumanti merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 312 ayat (1), yang mengatur bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, proses pembahasan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” kata Anom Gumanti.
Ia berharap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Bali.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan menjalani tahapan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali sebelum memasuki proses selanjutnya.
Anom Gumanti berharap seluruh kebijakan yang disepakati, khususnya APBD 2027, mampu memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Badung.
“Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.(eka)
