Denpasar, breakingnews – Pengamat lingkungan yang juga Ketua dan Pendiri Yayasan Bumi Bali Bagus (YBBB), Jero Gede Subudi, angkat suara terkait maraknya investasi di Bali yang dinilainya sudah mulai mengancam keseimbangan lingkungan pulau ini. Ia menegaskan, Bali saat ini justru lebih membutuhkan solusi konkret untuk persoalan sampah yang semakin parah, bukan sekadar proyek-proyek investasi yang hanya mementingkan keuntungan sepihak.
“Bali ini butuh solusi nyata untuk sampah. Butuh tempat pengolahan yang layak, modern, dan bisa menyelesaikan persoalan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Jangan sampai hal ini diganggu oleh kepentingan investor yang semau gue,” tegas Jero Gede Subudi saat ditemui di Denpasar, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, persoalan sampah kini sudah berada pada titik kritis. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai wilayah, seperti Suwung dan Temesi, sudah kelebihan kapasitas. Di sisi lain, upaya membangun fasilitas pengolahan sampah yang baru kerap terganjal karena lahan-lahan yang tersedia justru dilirik oleh investor untuk kepentingan bisnis mereka.
“Ini persoalan serius. Masyarakat Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, tapi fasilitas pengolahan kita terbatas. Lucunya, begitu ada rencana bangun TPA atau pengolahan, malah muncul investor yang mau ambil lahan itu untuk proyek lain. Ini yang saya bilang semaunya sendiri,” ujarnya.
Jero Gede Subudi juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aliran investasi yang masuk ke Bali. Ia secara khusus menuding Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan Serangan sebagai contoh nyata investasi yang justru merusak lingkungan. Menurutnya, proyek reklamasi besar-besaran itu telah menambah beban ekologis Bali dan menjadi simbol kerakusan investasi yang tak peduli dengan kelestarian pulau ini.
“Itu bukti nyata bagaimana investor semena-mena di Bali. Mereka serobot lahan, rusak ekosistem, reklamasi seenaknya, dan dibiarkan begitu saja. Pemerintah malah tutup mata. Ini sudah keterlaluan,” tegasnya dengan nada keras.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya tak sekadar bangga dengan masuknya modal besar, tetapi harus berani menolak investasi yang mengancam keseimbangan lingkungan dan hak masyarakat lokal.
“Kalau soal investasi, silakan saja. Tapi jangan semena-mena. Jangan sampai fasilitas publik yang dibutuhkan rakyat dikorbankan demi hotel baru, villa baru, atau pusat bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Bali adalah pulau kecil yang sangat bergantung pada kelestarian alam sebagai modal utama sektor pariwisata. Jika persoalan lingkungan, terutama sampah, tidak ditangani dengan baik, maka Bali berisiko kehilangan citranya sebagai destinasi wisata dunia.
“Kalau semua lahan diobral untuk investor, sementara persoalan sampah dibiarkan menumpuk, ini bom waktu. Bali bisa kehilangan daya tariknya karena kotornya lingkungan. Ini harus disadari sejak sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jero Gede Subudi meminta agar rencana pembangunan tempat pengolahan sampah yang representatif di setiap kabupaten/kota dipercepat, serta dilindungi dari tekanan pihak-pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
“Bali ini bukan sekadar tempat investasi. Bali adalah rumah bagi masyarakat adat, tempat suci yang harus dijaga kesucian dan keharmonisannya. Kalau sampah tidak diurus, dan investor dibiarkan semaunya, maka yang hancur bukan hanya alam, tapi juga budaya kita,” pungkasnya. 5412/jmg
