BANGLI, Breaking-news.co.id | Sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda LKPJ Bupati, fraksi Restorasi Raya, dalam pemandangan umumnya, di ruang sidang setempat, Senin (30/3/2026) meminta agar pemerintah daerah senantiasa berinovasi untuk mengurangi ketergantungan transfer dana pusat.
Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan, I Ketut Guna, fraksi yang terdiri dari Gerindra dan Nasdem ini memberikan banyak catatan terhadap LKPJ Bupati Bangli tahun 2025, meski juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pembangunan secara umum.
Di tengah kondisi biaya pembangunan daerah yang mengandalkan transfer dari dana pusat, maka menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Bangli dengan PAD yang relatif rendah. Namun tiada langkah lain bagi fraksi ini bahwa pemerintah harus terus berinovasi dan optimalisasi khususnya terhadap sektor pertanian, pariwisata dan restribusi daerah agar ketergantungan dengan transfer dana pusat dapat dikurangi. Fraksi yang diketuai Made Joko Arnawa juga menyoroti bahwasannya program- program pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan ada evaluasi terhadap program- program agar lebih efektif sehingga ke depan menjadi lebih tepat sasaran.
Untuk ke depan diharapkan agar pelaksanaan APBD lebih diarahkan kepada kualitas pelayanan publik, penanganan kemiskinan, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Sementara itu fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya, I Nengah Darsana menyikapi soal pencapaian PAD yang belum optimal yakni baru 90,06 persen. Karena itu fraksi ini mendorong pemerintah untuk melakukan intensifikasi pungutan dan ekstensifikasi potensi PAD. Fraksi ini juga menyoal sektor belanja yang didominasi belanja operasional, karena itu dinilainya sektor belanja mencerminkan belum optimalnya orientasi belanja yang berbasis kinerja (performance based budgeting) sehingga ruang piskal untuk belanja yang berdampak langsung pada pembangunan masih terbatas. Padahal belanja modal menunjukkan angka 83,84 persen. ” Itu menunjukkan ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghambat akan akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik”, tegas Darsana.Untuk diketahui sidang saat itu dihadiri Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, Nyoman Budiada dan Komang Carles. Sedangkan dari ekskutif hadir Bupati Bangli, SN.Sedana Arta dan Sekda, Dewa Bagus Riana Putra. (sum)
