DENPASAR, Breaking-news.co.id | Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (TRAP), Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., ditetapkan sebagai penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam Tahun 2026 dalam kategori Tokoh Legislatif.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran tokoh legislatif dalam mendorong penguatan keterbukaan informasi publik, sekaligus membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Penetapan Made Supartha sebagai penerima penghargaan tertuang dalam surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 309/03/XI/KI.Bali/2026 tertanggal 12 November 2026. Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, tersebut secara resmi menyampaikan penetapan Made Supartha sebagai salah satu Tokoh Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Kategori Tokoh Legislatif.
Penganugerahan akan dilaksanakan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, pada Rabu, 25 November 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai, bertempat di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Bali, Jalan Nusa Indah Nomor 1, Denpasar.
Filosofi Kepemimpinan dan Keterbukaan Informasi
Anugerah Acitya Nayaka Tvam bukan sekadar penghargaan seremonial. Nama tersebut mengandung nilai filosofis yang berkaitan erat dengan konsep kepemimpinan dalam tradisi dan ajaran Hindu.
Secara filosofis, Acitya Nayaka Tvam dimaknai sebagai sosok pemimpin yang arif, mulia, bijaksana, serta memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Istilah Acitya mengandung makna kemuliaan, kebijaksanaan, dan sesuatu yang tidak tercela. Sementara Nayakatvam berakar dari kata Nayaka yang berarti pemimpin, kepala, atau sosok yang dituakan. Dalam perspektif kepemimpinan, nilai tersebut menggambarkan kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan arah, membangun kepercayaan, serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
Nilai filosofis tersebut selaras dengan semangat keterbukaan informasi publik yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui penghargaan ini, Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kontribusi dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Pansus TRAP dan Pentingnya Transparansi Kebijakan Publik
Penetapan Made Supartha sebagai penerima penghargaan ini juga menarik perhatian mengingat perannya sebagai Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali.
Dalam menjalankan tugasnya, Pansus TRAP melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, serta perizinan yang menjadi perhatian publik di Bali.
Persoalan tata ruang dan pengelolaan aset daerah merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta arah pembangunan Bali ke depan.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi salah satu elemen penting agar masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan, memahami regulasi, serta ikut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi pengawasan legislatif tidak hanya berkaitan dengan memastikan kebijakan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mendorong agar setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, penghargaan Acitya Nayaka Tvam 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kembali pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari demokrasi dan pelayanan publik.
Apresiasi Sekaligus Tanggung Jawab
Penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Bali kepada Made Supartha membawa pesan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akses informasi yang mudah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun kepercayaan publik.
Khususnya di Bali, keterbukaan informasi memiliki arti penting dalam mengawal pembangunan daerah yang berlandaskan kepentingan masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan terhadap individu, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas praktik keterbukaan informasi di lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif.
Bagi Made Supartha, penetapan sebagai penerima penghargaan kategori Tokoh Legislatif tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdian di lembaga DPRD Bali, sekaligus pengingat bahwa fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus senantiasa berjalan seiring dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.
