BULELENG, Breaking-news.co.id | Penataan kawasan pesisir Bali kembali menjadi sorotan. Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi dugaan pelanggaran ketentuan sempadan pantai saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Dalam sidak tersebut turut hadir Sekretaris Komisi I DPRD Bali Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., serta anggota Komisi I Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Dr. Somvir, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Zulfikar, dan Drs. I Wayan Gunawan, M.A.P., bersama jajaran OPD terkait.
Dua bangunan yang menjadi sasaran pemeriksaan tersebut adalah rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah. Keduanya menjadi perhatian setelah ditemukan indikasi bagian bangunan yang menjorok ke arah laut dan diduga melampaui ketentuan ruang sempadan pantai.
Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi I DPRD Bali mencermati kondisi fisik bangunan, batas kepemilikan lahan, serta pemanfaatan ruang di kawasan pesisir.
Di lokasi pertama, rumah pribadi milik Made Jayadi menjadi sorotan karena terdapat bagian bangunan yang dinilai melewati batas area kepemilikan dan mengarah ke laut. Bahkan, berdasarkan komunikasi dengan pihak pengelola, pemilik disebut mengakui adanya bagian bangunan yang melebihi batas hak yang dimiliki.
Sementara di lokasi kedua, Villa Baba Sunset, perhatian anggota dewan tertuju pada keberadaan bangunan tambahan berupa dermaga permanen berbahan beton. Konstruksi tersebut diduga mengambil ruang sempadan pantai dan berpotensi mengganggu akses masyarakat pesisir, terutama nelayan yang membutuhkan ruang untuk menambatkan perahu.
Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan sidak tersebut tidak hanya merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja rutin, tetapi juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sempadan pantai.
Sebelum melakukan pengecekan langsung, Komisi I telah berkoordinasi dengan aparat desa, desa adat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami mendapatkan fakta di lapangan bahwa pemilik mengakui bangunan tersebut melebihi hak yang dimiliki dan menjorok ke laut. Ini menjadi perhatian kami karena dikhawatirkan menjadi contoh bagi yang lain,” ungkap Harja Astawa.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga perlu memeriksa kesesuaian tata ruang dan seluruh dokumen perizinan yang dimiliki.
Komisi I DPRD Bali akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melengkapi data dan dokumen teknis sebelum persoalan kedua bangunan tersebut dibahas lebih lanjut melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Dari sisi administrasi perizinan, Harja menjelaskan bahwa bangunan rumah pribadi milik Made Jayadi saat ini masih dalam proses administrasi menuju penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sementara untuk Villa Baba Sunset, pemeriksaan dokumen perizinan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena belum ada kepastian mengenai kelengkapan dokumen dari pihak terkait.
Selain PBG, Komisi I juga akan menelusuri kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta dokumen perizinan lainnya untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, terdapat bagian bangunan yang diduga melewati ketentuan sempadan pantai. Namun, kepastian mengenai batas dan luas dugaan pelanggaran masih membutuhkan pengukuran serta penataan batas oleh instansi teknis berwenang.
Made Supartha Sentil Investor: Jangan Sampai Abrasi, Pemerintah yang Terus Menanggung Biaya
Persoalan dugaan pelanggaran sempadan pantai tersebut turut mendapat perhatian serius Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H.
Supartha menyoroti hubungan antara aktivitas pembangunan di kawasan pesisir dengan persoalan kerusakan lingkungan, khususnya abrasi pantai yang kini menjadi ancaman di berbagai wilayah Bali.
Menurutnya, pembangunan yang terlalu dekat dengan laut harus mendapatkan pengawasan ketat. Sebab, ketika terjadi abrasi dan kerusakan pantai, pemerintah sering kali harus kembali mengalokasikan anggaran untuk membangun tanggul maupun melakukan penanganan infrastruktur pesisir.
Padahal, aktivitas pembangunan dan investasi yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan semestinya juga memperhatikan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kawasan tersebut.
“Kalau ada kegiatan-kegiatan besar, investor juga seharusnya memiliki kewajiban membantu penanganan lingkungan. Jangan sampai ketika terjadi abrasi, pemerintah lagi yang harus mengeluarkan biaya untuk membangun tanggul. Sekarang pemerintah yang menanggung biaya akibat abrasi tersebut,” tegas Made Supartha yang juga Ketua Pansus TRAP DPRD Bali.
Ia mengungkapkan, persoalan abrasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pemantauan terhadap sejumlah kawasan pesisir di Bali, ancaman abrasi telah ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Karangasem, Badung, hingga kawasan pesisir lainnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar pembangunan di kawasan pantai tidak dilakukan secara sembarangan.
Made Supartha yang merupakan politisi asal Tabanan ini juga menyoroti masih adanya pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Padahal, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki berbagai regulasi untuk menjaga kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, sempadan pantai, serta melindungi kepentingan masyarakat pesisir.
Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kelestarian alam Bali dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali.
Tidak Menolak Investor, tetapi Wajib Taat Aturan
Lebih lanjut, Made Supartha menegaskan bahwa DPRD Bali tidak pernah menutup pintu bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Pulau Dewata.
Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat lokal.
“Kami tidak menolak investor. Silakan berinvestasi di Bali, tetapi harus tertib dan mengikuti aturan hukum. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru melanggar ketentuan tata ruang dan merugikan masyarakat,” ujar Made Supartha Tegas.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap kegiatan pembangunan tidak terpengaruh oleh kepentingan maupun hubungan khusus dengan pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara objektif dan transparan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
Made Supartha menekankan bahwa pengawasan terhadap kawasan pesisir merupakan bagian dari upaya menjaga ekologi Bali, melindungi wilayah pantai, serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap ruang publik dan sumber penghidupan mereka.
“Jangan sampai ada kegiatan yang melanggar, tetapi dibiarkan karena ada hubungan-hubungan khusus. Itu tidak boleh. Kita melakukan pengawasan untuk menjaga ekologi, menjaga alam Bali, menjaga wilayah Bali, dan menjaga masyarakat Bali,” tandasnya.
Libatkan OPD, Dugaan Pelanggaran Akan Dibahas dalam RDP
Sidak di Desa Temukus ini menjadi bagian dari upaya Komisi I DPRD Bali memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis dan sosial bagi masyarakat.
Keberadaan bangunan yang diduga menjorok ke laut, termasuk dermaga permanen berbahan beton di Villa Baba Sunset, menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penanganan serius.
Selain menyangkut kepatuhan terhadap aturan tata ruang, persoalan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan akses masyarakat pesisir, keberlangsungan aktivitas nelayan, serta upaya mencegah kerusakan lingkungan pantai.
Komisi I DPRD Bali selanjutnya akan meminta OPD teknis melakukan pendalaman, termasuk pengukuran batas sempadan pantai, pemeriksaan dokumen perizinan, dan verifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam RDP untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan hukum.
DPRD Bali menegaskan, pembangunan dan investasi di Bali harus tetap menghormati aturan tata ruang. Sebab, pantai bukan hanya kawasan yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga ruang ekologis dan ruang kehidupan masyarakat yang harus dijaga bersama.
