BANGLI, Breaking-news.co.id | Pimpinan DPRD Bangli bersama Komisi I menggelar rangkaian rapat kerja dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027, Senin (7/9/2026). Dalam pembahasan tersebut, legislatif menekankan agar setiap program memiliki perencanaan yang jelas, terukur, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu yang dibahas yakni RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Bangli. Kepala Diskominfosan I Nyoman Murditha menyampaikan rencana menyewa layanan penyimpanan data berbasis cloud sebagai pendamping data center daerah atau Data Recovery Center (DRC).
Skema sewa cloud dipilih karena dinilai lebih efisien di tengah keterbatasan fiskal. “Sewa cloud hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta, jauh lebih efisien dibandingkan dengan membangun DRC fisik yang menelan biaya lebih dari Rp2 miliar,” ujar Murditha.
Rapat juga menyoroti usulan anggaran Rp1,05 miliar untuk 16 operator tim reaksi cepat. Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika meminta pembagian tugas operator call center dan tenaga teknis lapangan diperjelas, termasuk memperluas cakupan pelayanan agar tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kebencanaan.
“Kalau konsepnya digabung, bagaimana jika terjadi kebakaran? Jika operator ikut turun ke lapangan, siapa yang menjaga call center?” tegas Suastika.
Pembahasan berlanjut pada RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bangli. Kesbangpol mengusulkan kenaikan anggaran Paskibraka 2027 menjadi Rp1,2 miliar, dari sebelumnya Rp980 juta. Kenaikan tersebut antara lain untuk pelatihan, pakaian, sewa gedung, kendaraan dan honor pelatih.
Kesbangpol juga mengusulkan hibah Rp155 juta untuk FKUB. Usulan ini mendapat perhatian DPRD karena rincian penggunaan dana dinilai perlu diperjelas untuk mencegah potensi tumpang tindih anggaran dengan organisasi keagamaan lainnya. Kesbangpol menyatakan hibah tersebut diarahkan untuk program kerja lintas agama dan siap melakukan perbaikan rincian anggaran.
Sorotan berikutnya mengarah pada RKA Satpol PP Bangli dengan total plafon sekitar Rp11,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,7 miliar dialokasikan untuk program penegakan perda dan ketenteraman umum, sementara sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai serta barang dan jasa.
Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika mempertanyakan komposisi anggaran kegiatan pembinaan yang didominasi biaya fotokopi materi. “Kok bisa semua uangnya untuk fotokopi? Kalau pembinaan, hasilnya harus berupa sertifikat. Mendatangkan narasumber tentu ada honor serta biaya makan dan minumnya,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Bangli I Dewa Gede Suamba Adnyana juga menyoroti kebutuhan operasional penindakan reklame usang. Sementara Ketua Komisi I Satria Yudha menyarankan sebagian anggaran diarahkan untuk mendukung kerja lapangan 130 personel Satpol PP, termasuk kebutuhan seragam dan sepatu boot.
Atas berbagai koreksi tersebut, Asisten I Setda Bangli I Made Ari Pulasari menyatakan pemerintah daerah akan menjembatani koordinasi antara OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merestrukturisasi RKA. Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada kemudian memutuskan menunda pembahasan RKA Satpol PP dan meminta perbaikan dilakukan sebelum dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli.
Rangkaian raker tersebut menegaskan komitmen DPRD Bangli agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah memiliki dasar perencanaan, sasaran, output dan manfaat yang jelas. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama agar anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat.(sum)
