BANGLI, Breaking-news.co.id | Banyaknya jaringan irigasi yang rusak di Kabupaten Bangli terutama di Kecamatan Tembuku disayangkan anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa.
Kepada awak media, usai turun ke wilayah subak- subak, Sabtu (9/8-2025) Sudiasa mengaku kerap mendapatkan keluhan dari petani karena subak mereka kekeringan, sehingga tak dapat bertanam padi. Petani harus membeli beras, meski mereka punya lahan.
Mendengar keluhan tersebut, dirinya kini turun ke wilayah subak mencari tahu apa yang terjadi dengan kekeringan. Dari hasil turun ditemukan banyak jaringan irigasi yang rusak, bahkan rusak berat. Ia menyebut jaringan irigasi yang rusak di Kecamatan Tembuku, adalah di Subak Batu Aji, di Desa Jehem, Subak Uma Selat di Desa Undisan dan Subak Bangkiangsidem. Bahkan kerusakan jaringan di Subak Bangkiangsidem sejak lebih dari lima tahun. ” Di Subak Bangkiangsidem lebih dari lima tahun tak dapat bertanam padi sekarang ditanami durian”, ujarnya.
Kondisi ini dinilai ironis di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan (khususnya beras).Seharusnya pembangunan infrastruktur sebagai faktor utama menjadi perhatian pemerintah.
Banyak subak di Bangli gagal tanam padi akibat kekeringan karena banyak jaringan irigasi yang rusak tersebut.
Dia mendesak Pemkab Bangli untuk mengalokasikan anggaran ke sektor tersebut. Kalau tidak, maka petani biaya perbaikan akan semakin tinggi.
Dikatakan kerusakan jaringan tersier di Subak Batuaji, Desa Jehem sudah mencapai 70 persen dan kerusakan saluran primer sekitar 30 persen, sehingga air sangat kecil sampai ke areal subak.Kerusakan parah juga terjadi di Subak Bangkiangsidem, sejak lima tahun lebih.
Sudiasa juga mengatakan masih banyak saluran tersier belum betonisasi, hal ini menjadi biang kerok banyak air bocor, sehingga air mengecil sampai di hilir. Selain itu juga banyak saluran yang sudah pernanen rusak akibat dirongrong kepiting. Untuk hal ini dia harap kedepan pembangunan saluran dari beton benar- benar mempertimbangkan kualitas agar tak kalah oleh kepiting.
Dia juga melihat adanya program Dinas PUPR dan Dinas Pertanian yang tumpang tindih. Ada sebagian jaringan irigasi menjadi kewenangan Dinas PUPR dan sebagian menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Menurutnya semua itu agar ditangani PUPR, agar terkoordinasi
“Saluran primer jadi kewenangan Dinas PUPR, sedangkan saluran tersier menjadi kewenangan Dinas Pertanian ini kan menjadi rancu”, pungkasnya. (sum)
