DENPASAR, Breaking-news.co.id | Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) Wilayah VII di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Kamis, 26 Februari 2026.
Rakor yang berlangsung tertutup tersebut turut dihadiri Wayan Koster bersama seluruh Bupati/Wali Kota se-Bali.
Pertemuan ini membahas perluasan piloting digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis DPI di Provinsi Bali yang mencakup delapan kabupaten dan satu kota.
Fokus utama Rakor adalah penyelarasan tahapan operasional, kesiapan wilayah, serta pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan.
Langkah ini dinilai krusial agar implementasi digitalisasi bansos berjalan sesuai rencana dan timeline yang telah ditetapkan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana uji coba Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) segera dilakukan dalam waktu dekat. Secara nasional, uji coba ini menjadi yang kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu Kota,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) pada era Presiden Joko Widodo.
Menurut Luhut, saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi digital di lingkup pemerintahan, dimulai dari pemerintah daerah, lembaga hingga kementerian, yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Untuk itu, Pemerintah kini berupaya mengintegrasikan ribuan aplikasi tersebut dalam satu sistem terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI).
“Dari Banyuwangi, menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” kata Luhut yang didampingi Gubernur Koster.
Transformasi digital ini ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. “Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi, kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” paparnya.
Sebelumnya, pada April 2026, pemerintah merencanakan uji coba digitalisasi di 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapan daerah untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut. “Terima kasih, Bapak Luhut. Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,” kata Gubernur Koster, usai rapat.
Percepatan transformasi digital pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital global.
Rakor juga dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Vice President United in Diversity (UID), Cokorda Istri Dewi. (Red)
