BANGLI, Breaking-news.co.id | Fraksi Partai Golkar menuding daya ungkit ekonomi pembangunan fisik di Bangli masih lemah. Hal itu mengindikasikan program- program lebih bersifat infut based, atau belum outcome oriented (orientasi hasil).
Pemandangan Umum ( PU) Fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi, I Nengah Darsana dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, I Nyoman Budiada, di DPRD Bangli, Rabu (2/7) menilai bahwa capaian realisasi belanja daerah dalam dokumen pertanggunjawaban masih belum sepenuhnya mencerminkan efektifitas penggunaan anggaran.
Fraksi Partai Golkar mendesak agar ke depan belanja publik diarahkan secara lebih selektif berbasis analisis manfaat disertai mekanisme evaluasi berbasis kinerja nyata.
Fraksi ini juga menyikapi tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK). Dukatakan temuan BPK baik piutang tertagih, pengelolaan aset tetap maupun penyertaan modal daerah belum ditindaklanjuti secara tuntas.Bahwa rendahnya penyelesaian temuan BPK akan menurunkan opini keuangan dan mencoreng citra akuntabilitas daerah.
“Kami menegaskan bahwa perbaikan tata kelola harus melalui reformasi sistem pelaporan aset, digitalisasi pengawasan keuangan dan pemutakhiran basis data aset secara menyeluruh”, tegasnya.
Ditambahkan bahwa pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik ( good govermance). Namun Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas penyampaian rancangan tentang pertanggungjawaban kengelolaan APBD tahun 2024 dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya I Wayan Subagan mendesak pemerintah untuk meningkatkan komunikasi untuk mendapatkan kompensasi optimal karena Bangli merupakan daerah resapan yang menjadi sumber air di Bali. Namun tidak diungkapkan secara jelas, kompensasi dimaksud dan kepada siapa meminta kompensasi tersebut. Fraksi ini juga mendorong ekskutif untuk konsisten memberikan ruang berinvestasi sesuai bidang investasi yang dimiliki.
Sedangkan Fraksi Gabungan Restorasi Raya dalam penandangan umum Fraksi yang dibacakan Wayan Muliawan agak menggelitik karena sedikit menyenggol pemerintah. Dimana Fraksi ini menyindir perlunya pemerintah menjaga keharmonisan antara DPRD dengan pemerintah. ‘ Hubungan DPRD dan pemerintah agar selalu dijaga keharmonisannya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera”, ujar juru bicara Muliawan seraya berharap agar pemerintah selalu taat dan konsisten dalam merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan.
Hadir pada sidang tersebut anggota DPRD Bangli, sedangkan dari ekskutif hadir Bupati Bangli, SN. Sedana Arta serta pimpinan OPD dan instansi terkait. Sidang saat itu berlangsung sesi pagi dan sore. Sesi sore yakni mendengar jawaban ekskutif atas pemandangan umum fraksi- fraksi tersebut. (sum)
