Gubernur Koster Dorong Optimalisasi Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana

DENPASAR, Breaking-news.co.id | Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial. Pemanfaatannya harus ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta penggunaan sistem secara konsisten oleh perangkat daerah.

Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Kesiapsiagaan bencana, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Ketahanan fiskal juga harus diperkuat agar pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur.

Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih proaktif melalui perencanaan dan penyiapan strategi pembiayaan sebelum bencana terjadi.

Koster menambahkan, penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.

Dalam konteks tersebut, ketahanan fiskal terhadap risiko bencana menjadi bagian penting dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, serta keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang.

Ia juga mengaitkan penguatan ketahanan fiskal dengan implementasi nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.

Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali dan wisatawan, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika terjadi bencana.

Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan ARISE, Gubernur Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.

Materi kegiatan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak hanya memahami mekanisme kerja sistem, tetapi juga mampu memanfaatkan hasil analisis ARISE dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Koster turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.

Ia berharap kolaborasi antarlembaga terus diperkuat sehingga pemanfaatan sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam membangun Bali yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, terutama untuk memperkuat kesiapan keuangan daerah dalam menghadapi potensi dampak bencana.

Adriyanto menyampaikan, implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting dan berpotensi menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi. Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, pemanfaatan ARISE diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai risiko tersebut sejak dini sekaligus menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.

Lebih lanjut, Adriyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana.

Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan. Sementara itu, BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut, bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya, menjadi faktor penting agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran yang efektif.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Bali.

(Sur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *