DENPASAR, Breaking-news.co.id | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas. Langkah tersebut dinilai penting guna mewujudkan tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sekaligus mencegah potensi praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Sekda Bali yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut meliputi besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Menghadapi kondisi tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan menjadi salah satu aspek penting. Kompetensi teknis, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi harus terus diperkuat agar tata kelola pengadaan berjalan semakin berkualitas.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain kompetensi, Sekda Bali juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan integritas aparatur pengadaan. Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Upaya itu antara lain melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.
Seluruh langkah tersebut, tegasnya, harus disertai penguatan integritas setiap aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Bali juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap IFPI dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby Sandra juga berharap IFPI dapat berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.
“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Dengan demikian, kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terus ditingkatkan.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur.
Selain itu, agenda tersebut menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali sekaligus memperkuat sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia.(Sur)





