BADUNG, Breaking-news.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster, mendorong penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu langkah strategis memperkokoh perekonomian Bali. Kemudahan memperoleh permodalan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar UMKM mampu berkembang, meningkatkan produktivitas, serta naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penguatan pembiayaan UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperluas akses permodalan, khususnya bagi pelaku UMKM di Bali.
Menurut Koster, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal, sektor ini juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian kearifan lokal.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Meski memiliki kontribusi besar, Koster mengakui keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha untuk menghadirkan sistem pembiayaan yang semakin mudah dijangkau dan tepat sasaran.
Koster juga memaparkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Namun, capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, pembangunan Bali harus berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, dengan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita.
Menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional pada 2027, Pemerintah Provinsi Bali telah mengarahkan kebijakan pembangunan pada empat langkah strategis, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Adapun sektor yang menjadi prioritas investasi Bali meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran atau wellness tourism.
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Khusus sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Koster mendorong optimalisasi kredit program pemerintah melalui penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, perbankan, serta dunia usaha. Dukungan pembiayaan diharapkan tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap forum yang mengusung tema Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing tersebut mampu menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis untuk membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Maman menegaskan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Perluasan akses pembiayaan harus diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam paparannya, Maman menyebutkan bahwa total pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun dari KUR dan Rp1.200 triliun dari kredit non-KUR.
Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa forum internasional tersebut bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif.
Menurut Airlangga, kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Ia memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat mencapai 4,27 juta debitur. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit, termasuk rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada sejumlah debitur dan calon debitur. Program tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Melalui forum internasional ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional semakin kuat dalam memperluas akses permodalan. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu terus tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Bali maupun nasional. (sur)
