DENPASAR, Breaking-news.co.id | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andika memperkenalkan keberadaan sekaligus peran Kemenko Kumham Imipas dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Pembentukan kementerian koordinator tersebut seiring dengan pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Andika menjelaskan, sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian terkait.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Perkuat Perlindungan dan Pemajuan HAM
Selain koordinasi di bidang hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan, Andika turut menyoroti pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perlindungan serta pemajuan HAM.
Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Pelaksanaan program di bidang HAM juga didukung jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki wilayah kerja di Bali.
Sinergi lintas pemerintahan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan HAM sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Koster Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Wayan Koster menyambut baik audiensi tersebut. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, terutama dalam urusan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Koster menilai, bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan merupakan bagian penting dari kebutuhan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Ia menekankan, hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tidak hanya selaras secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Koster, koordinasi yang baik akan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Pemerintah Provinsi Bali pun berkomitmen mendukung penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui penguatan sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali.(sur)
