BADUNG, Breaking-news.co.id | Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berkembang.
Hal tersebut terlihat dalam kegiatan akad massal yang melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Bali. Kegiatan berlangsung di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan, Rektor Universitas Udayana, jajaran Forkopimda Bali, serta sejumlah lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan keberadaan UMKM memiliki posisi penting dalam menopang perekonomian Bali. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses pembiayaan, pendampingan, pengembangan kapasitas, hingga pemasaran produk.
Menurut Giri Prasta, penguatan UMKM merupakan bagian dari transformasi ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali. Ia menilai sektor usaha masyarakat harus terus dikembangkan agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri sekaligus tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal.
“Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa Bali saat ini sedang melaksanakan transformasi lewat Ekonomi Kerthi Bali, yang menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama ekonomi Bali,” ujar Giri Prasta.
Ia menambahkan, UMKM memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar menggerakkan aktivitas ekonomi. Sektor ini juga dinilai berkontribusi dalam mempertahankan identitas budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat Bali.
Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas UMKM tidak cukup hanya melalui tambahan modal. Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu produk, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta penguatan konektivitas antarpelaku usaha.
“Kita ingin UMKM Bali naik kelas. Mereka bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kreativitas Bali,” tegasnya.
Giri Prasta menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di angka 5,58 persen. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan transformasi ekonomi yang semakin kuat melalui sektor riil dan pengembangan kewirausahaan.
Ia juga menyoroti target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,60 persen pada 2029 yang diarahkan menuju 8 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, media, dan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat tepat karena menghadirkan ekosistem yang mempertemukan dunia usaha, lembaga pembiayaan, praktisi bisnis, dan para pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi,” katanya.
Lebih lanjut, Giri Prasta mengungkapkan bahwa penyaluran KUR di Bali sepanjang 2025 telah menjangkau 134.549 penerima. Sementara itu, jumlah pengajuan HAKI di Bali tercatat sebanyak 43.520 permohonan.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat posisi UMKM Bali sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin terbuka, termasuk menembus pasar internasional.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan bersama untuk membangun UMKM Bali yang kreatif, berbasis inovasi, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Salah satu perhatian pemerintah adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Ia menyebut penyaluran KUR untuk sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.
Menurut Teuku Riefky, pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan heksahelix, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, hingga pelaku usaha.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global,” katanya.
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengatakan program Sapa UMKM menjadi salah satu upaya kementerian untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berbentuk aplikasi, tetapi juga menjadi sarana interaksi antara Kementerian UMKM dengan para pelaku usaha di berbagai daerah.
“Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Ia menilai Bali memiliki ekosistem yang cukup kuat untuk mendorong UMKM berkembang dan meningkatkan daya saing.
“Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama,” kata Muhaimin.
Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim usaha yang aman bagi pelaku UMKM. Menurutnya, berbagai bentuk pungutan liar, hambatan usaha, maupun praktik premanisme harus dicegah agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan tenang.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Risa Damanik menjelaskan kegiatan akad massal tersebut merupakan agenda keempat yang diselenggarakan di Indonesia.
Kegiatan itu melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali. Program tersebut menjadi bagian dari upaya implementasi Instruksi Presiden Nomor 8, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan KUR, serta pemanfaatan HAKI sebagai salah satu alternatif agunan usaha.
(Red)
