BANGLI, Breaking-news.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangli tahun 2025 oleh eksekutif, di DPRD Bangli, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua, I Komang Carles dan Wakil Ketua, Nyoman Budiada. Sedangkan Bupati Bangli kehadirannya diwakili oleh Wakil Bupati, I Wayan Diar.
Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika dalam pidato pengantar rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 264 ayat (1) dan pasal 320 ayat (1) UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang- undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lanjut Suastika, bahwa laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD, neraca laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sidang dihadiri oleh 20 anggota DPRD dari 30 anggota (kursi). Sepuluh orang tidak hadir karena ada agenda yang tak kalah pentingnya untuk dihadiri, dan juga karena terbentur ada upacara.
Bupati Bangli yang diwakili Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar dalam pidato pengantar Bupati Bangli dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa sesuai ketentuan UU. 17/2003 dan PP. 12/2019, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemkab Bangli telah mengacu kepada PP. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP). Wabup Wayan Diar lalu memaparkan pelaksanaan APBD 2025 baik dari sektor pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Besaran pendapatan daerah menyentuh angka Rp. 1,243 triliun dari target Rp. 1,318 triliun (melampaui target). Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – pendapatan yang sah, serta transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Wabup mengatakan bahwa Pemkab tetap dengan berpegang semangat kemandirian fiskal, tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar. ” Kita tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi berusaha mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian dan aset daerah yang kita miliki”, jelasnya.
Sementara dari sektor belanja mencapai Rp. 1,235 triliun dari rencana Rp. 1,319 triliun. Alokasi belanja tertuju kepada sektor pendidikan,, kesehatan, sosial ekonomi serta bidang infrastruktur yakni pembangunan jalan, jaringan irigasi, fasiltas umum serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Wabup menekankan bahwasannya pembangunan dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien tepat sasaran dan transparan.
Sementara pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1,816 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 14,199 miliar dengan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 580 juta. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo mencapai Rp. 11,962 miliar. Kemudian besaran penyertaan modal daerah kepada Perusda Bhukti Mukti Bhakti mencapai Rp. 1 miliar.
Wabup Diar juga menyampaikan bahwa Pemkab Bangli kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan tahun 2025.Merupakan predikat WTP yang ke 10 kali secara berturut-turut. Meski demikian pihaknya bakal terus berbenah dibidang pengelolaan keuangan apalagi masih ada beberapa catatan kronstruktif yang diberikan oleh BPK. (sum)
