DENPASAR, Breaking-news.co.id | Ketua DPW National Corruption Watch (NCW) Bali, Wong Kok Liang atau yang akrab disapa Donnox Wong, mengimbau masyarakat untuk tidak menggeneralisasi dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum tertentu dengan menilai buruk seluruh institusi imigrasi.
Menurut Donnox, masyarakat perlu menyikapi persoalan yang berkembang secara objektif dan berdasarkan fakta.
“Kita harus berpikir jernih dan objektif. Jangan karena dugaan ulah oknum, lalu seluruh pegawai imigrasi dianggap buruk. Itu tidak adil dan tidak sesuai fakta,” tegas Donnox.
Ia menilai, di tengah sorotan terhadap dugaan kasus yang saat ini sedang dalam proses pengembangan oleh aparat penegak hukum, terdapat berbagai capaian positif yang telah dilakukan jajaran imigrasi bersama instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
Donnox mencontohkan sejumlah keberhasilan dalam pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk penanganan kasus yang melibatkan pelaku kejahatan internasional dan buronan yang masuk daftar Interpol.
“Banyak keberhasilan yang tidak boleh kita tutup mata. Mulai dari pengamanan WNA yang diduga terlibat kejahatan internasional, penanganan buronan yang masuk daftar Interpol, hingga pengawasan orang asing. Semua itu bukan kerja satu institusi saja, melainkan hasil sinergi antara Imigrasi, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.
Donnox juga menyoroti maraknya kritik yang ditujukan kepada institusi imigrasi di ruang publik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dan didasarkan pada data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan mengkritik, itu hak semua orang. Tetapi jangan sampai karena kepentingan tertentu atau mencari perhatian politik, seluruh institusi dicap buruk. Yang salah harus diproses, tetapi yang bekerja dengan baik juga harus dihargai,” katanya.
Terkait dugaan kasus yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali, Donnox mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Jangan langsung memvonis semua pejabat atau pegawai imigrasi melakukan korupsi, pungutan liar, atau pemerasan. Itu tidak benar jika belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran KPK dalam melakukan pengembangan perkara tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan seluruh pegawai atau pejabat yang berada dalam institusi tersebut.
“Publik harus cerdas melihat persoalan. KPK bekerja berdasarkan data, bukti, dan pengembangan perkara. Jangan semua orang yang berada dalam institusi langsung diseret ke dalam opini negatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Donnox meminta para tokoh publik dan wakil rakyat untuk memberikan edukasi yang menenangkan masyarakat serta mengedepankan informasi yang akurat.
“Kalau memang memiliki data atau bukti, silakan laporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum. Jangan hanya berbicara di media sosial dan membangun persepsi seolah semuanya sudah terbukti,” katanya.
Menurut Donnox, Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga citra sebagai destinasi pariwisata internasional. Karena itu, seluruh pihak seharusnya lebih fokus pada upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan hanya ramai ketika api sudah besar. Pertanyaannya, selama ini ke mana? Apakah hanya muncul ketika isu sedang viral? Masyarakat Bali harus mampu menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari panggung,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Donnox mengajak masyarakat Bali untuk tetap kritis namun bijaksana dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
“Mari berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar opini. Jangan mudah diadu domba. Masyarakat Bali sudah cerdas dan mampu menilai mana perjuangan yang nyata dan mana yang hanya mencari sensasi,” pungkasnya.
