Jarrakposbogor, 06/07/2023
CIBINONG- Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan terus memperkuat komitmen dan sinergi untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Bebas Stunting salah satunya dilakukan melalui kegiatan Rembuk Stunting bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Selasa (4/7/23). Juga dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bogor secara virtual.
Turut hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting tahun 2023, yakni Perwakilan dari Tim Investing In Nutrition and Early (Iney) Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Imam Al muttaqin sebagai Team Leader /Koordinator LGCB-ASR Ditjen Bangda Kemendagri Regional 2. Juga Perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, Restia Priska Lestari, Satgas Provinsi Jawa Barat.
Perlu diketahui bahwa, penanganan dan penajaman sasaran stunting, Pemkab Bogor telah menetapkan lokus fokus intervensi stunting tahun 2023 di 10 desa/kelurahan yang tersebar di empat kecamatan meliputi, 1 kelurahan dan 2 desa di Kecamatan Bojonggede, 3 kelurahan di Kecamatan Cibinong, 2 desa di Kecamatan Cileungsi dan 2 desa di Kecamatan Gunung Putri.
Tidak hanya itu, percepatan penurunan angka stunting juga dilakukan melalui keikutsertaan Pemkab Bogor dalam inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini penilaian tahap II dan jika berhasil, diharapkan ini dapat menjadi peluang terwujudnya Percepatan Bogor Bebas Stunting (Gobest).
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dengan upaya tersebut, Pemkab Bogor pun berhasil menurunkan angka stunting tahun 2022 ke angka 4,78 persen dari tahun 2021 sebesar 9,98 persen, dengan target RPJMD 2019-2024 Kabupaten Bogor bisa berhasil mewujudkan zero stunting.
Dalam kesempatan ini Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan, bahwa Rembuk Stunting ini dilaksanakan untuk memastikan sinergi lintas sektor dan integrasi pelaksanaan intervensi stunting antara perangkat daerah penanggung jawab pelayanan, dengan sektor/lembaga non-pemerintah, masyarakat, juga pemerintah desa sebagai garda terdepan berhubungan erat dan langsung dengan masyarakat di lokasi fokus.
”Saya minta para camat dan kepala desa yang menjadi lokus intervensi stunting tahun 2023, agar menyelenggarakan rembuk stunting di tingkat desa, dan saya harap seluruh stakeholder dalam rembuk stunting ini dapat menjalankan komitmen untuk bersinergi demi terwujudnya Bogor Bebas Stunting dan tercapainya Karsa Bogor Sehat,” ungkap Plt. Bupati Bogor.
Iwan Setiawan menuturkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikerjakan secara kolaborasi bersama 12 perangkat daerah (SKPD), mulai dari BPKAD, DPUPR, Dinkes, Distanhorbun, Diskanak, DKP, Dinsos dan lainnya.
Menurutnya, berbagai kegiatan telah dilakukan secara sinergi seperti pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta pengadaan alat Ukur Antropometri Kit, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Komunitas Menuju Mandiri, Pengembangan Spam Regional Antar Desa Dan Pembangunan Tangki Septik Individual, serta Program Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat.
“Keempat program tersebut merupakan upaya penanganan stunting terintegrasi untuk mendukung penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, sehingga dapat mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati menerangkan, rembuk stunting adalah sarana untuk memperkuat sinergitas dalam mencegah dan menangani stunting di Kabupaten Bogor yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Untuk selanjutnya rembuk stunting ini juga akan dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Karena penanganan stunting adalah kewajiban kita bersama sehingga penanganannya harus dilakukan secara sinergi dan kolaboratif,” terang Nurhayati. (Wins)
