Gubernur Koster Gelar Psikotes 40 Pejabat Eselon II Pemprov Bali, Petakan Profil dan Karakter Kepemimpinan

DENPASAR, Breaking-news.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pemetaan karakter dan profil psikologis pejabat dalam upaya meningkatkan profesionalisme, kualitas kepemimpinan, serta kinerja aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan psikotes bagi 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar. Psikotes dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA melalui kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Bali.

Bacaan Lainnya

Dalam arahannya, Koster menekankan bahwa psikotes tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pejabat, melainkan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai karakteristik personal setiap pejabat.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.

Menurutnya, penilaian pejabat melalui sistem manajemen talenta belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selama ini, proses penilaian untuk promosi jabatan lebih banyak bertumpu pada portofolio, sementara dirinya mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV.

Kondisi tersebut, kata Koster, menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pemetaan psikologis agar penilaian terhadap pejabat dapat dilengkapi dengan informasi yang lebih mendalam mengenai karakter dan potensi kepemimpinan.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Koster menjelaskan, pejabat Eselon II memiliki posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka merupakan pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab menerjemahkan dan mengoperasionalkan berbagai program serta kebijakan Gubernur sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ia juga menyoroti keterkaitan antara karakter personal, perilaku, dan lingkungan kerja. Menurutnya, karakter seseorang dapat memengaruhi pola interaksi dan perilaku, yang selanjutnya berdampak terhadap suasana kerja maupun pelaksanaan tugas organisasi.

Karena itu, pemetaan profil psikologis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami karakteristik pejabat secara lebih komprehensif.

Meski demikian, Gubernur memastikan hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada publik.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Selain menekankan pentingnya pemetaan karakter, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program yang terukur dan sesuai dengan matriks kerja yang telah ditetapkan. Setiap pejabat juga diminta menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa kinerja ASN tidak cukup hanya mengandalkan pola kerja yang sistematis. Pejabat juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap tanggung jawabnya, mampu merespons kebutuhan secara tepat, serta cermat dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.

Pelaksanaan psikotes ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali dalam memetakan profil psikologis pejabat pimpinan tinggi pratama. Melalui kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan kerja dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (sur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *