Jarrakposbogor, 15/02/2023
MEGAMENDUNG- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan kalkulasi biaya dan perencanaan kegiatan dengan matang guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan kualitas pekerjaan yang baik. Hal itu diungkapkan Iwan Setiawan saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan Tahun 2023 dan 2024, di Puri Ayuda Resort Megamendung, Rabu (15/2/23).
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan, terkait standar harga jasa konstruksi dan jasa konsultan tahun anggaran tahun 2023 dan 2024 harus tersosialisasikan dengan baik ke seluruh Perangkat Daerah. Karena sosialisasi ini sangat penting untuk penyempurnaan pelayanan pengadaan barang dan jasa untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Harus tersosialisasi dengan baik, sehingga Standar Harga Tertinggi (SHT) bisa tersampaikan dan dibagikan ke seluruh PD. Jadi kegiatan di seluruh Perangkat Daerah perencanaan dan perhitungannya matang. Makanya hari ini saya undang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari seluruh Perangkat Daerah,” ungkap Iwan Setiawan.
Dirinya juga meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat diketahui secara detail. Sehingga potensi adanya kendala dan permasalahan bisa diantisipasi dan diminimalisir.
“Saya minta rinci laporan dari setiap PD, apalagi sudah ada dasar SHT dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadi akan lebih matang baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya. Saya ingin hari ini persiapkan sosialisasikan, seluruh SKPD persiapkan mulai dari hal kecil ATK, supaya lebih optimal. Persiapannya harus matang agar berbagai kekurangan dan potensi timbulnya permasalahan bisa diantisipasi,” terang Plt Bupati Bogor.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Subiantoro menerangkan, Sosialisasi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan standar satuan harga jasa konstruksi dan jasa konsultasi.
“Sehingga lebih matang dalam penyusunan anggaran kegiatan perencanaan teknis terkait dengan bidang jasa konstruksi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkas Subiantoro. (Wins)
