Karangasem, Breaking-news.co id | Melihat situasi Bali beberapa hari kemarin, Ketua LSM JARRAK Karangasem, I Putu Agus Adiyasa, S.Bns yang akrab disapa Gus Jabe mempertanyakan ketika masyarakat di Pulau Dewata harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Di tengah tuntutan hidup yang semakin berat, rakyat kembali dihadapkan pada persoalan yang seharusnya bisa ditangani dengan cepat dan terukur.
Antrean panjang di SPBU bukan sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk di jalan. Di balik antrean itu, ada pekerja yang kehilangan waktu kerja, pedagang yang terhambat mencari nafkah, pengemudi yang kehilangan kesempatan mendapatkan penumpang, pelajar yang terpotong waktunya untuk belajar dan masyarakat yang memiliki urusan penting tetapi terpaksa menunggu tanpa kepastian.
“Bayangkan, seseorang yang seharusnya sudah bekerja sejak pagi justru harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga jika waktu untuk mencari nafkah habis di antrean?” Tanyanya.
“Lalu, siapa yang menanggung kerugian waktu, tenaga, dan penghasilan mereka?” Imbuh Gus Jabe.
Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung akibat dari persoalan distribusi yang bukan mereka ciptakan.
Pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan, menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang, atau meminta warga bersabar.
“Penjelasan memang penting, tetapi masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Mereka membutuhkan BBM yang tersedia, distribusi yang lancar, serta kepastian kapan keadaan akan kembali normal”, tegas Gus Jabe saat dikonfirmasi Jumat, 16 Oktober 2026.
Jika persoalannya terletak pada distribusi, mengapa langkah antisipasi tidak dilakukan lebih cepat? Jika terdapat kendala teknis, bagaimana memastikan dampaknya tidak terus membebani masyarakat? Dan jika masalah serupa berpotensi terulang, apa yang sebenarnya sudah disiapkan untuk mencegahnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah dan pihak terkait.
Kita harus memahami bahwa BBM bukan sekadar urusan mengisi tangki kendaraan. Di Bali, bahan bakar menjadi penopang aktivitas pekerja, distribusi barang, usaha kecil, transportasi, dan pariwisata. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya merambat ke berbagai lapisan kehidupan.
“Karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus bergerak cepat, berkoordinasi secara serius, memastikan pasokan menjangkau SPBU yang membutuhkan, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Evaluasi juga harus dilakukan agar persoalan yang sama tidak terus berulang”, terang Ketua LSM JARRAK Karangasem itu.
Jangan sampai rakyat hanya diminta bersabar, sementara solusi nyata tak kunjung dirasakan.
Rakyat sudah menghadapi banyak tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga, mengejar penghasilan, membayar kebutuhan pokok, dan memenuhi tanggung jawab masing-masing, belum lagi mereka yang harus menutup hutang setiap bulan. Jangan biarkan persoalan BBM menambah beban yang harus mereka pikul.
“Kita tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya menginginkan pelayanan yang berjalan sebagaimana mestinya, distribusi yang dapat diandalkan, dan pemerintah yang hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan”, harap pemuda asal Sidemen itu.
Pemerintah harus ingat, ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak penjelasan yang disampaikan, melainkan seberapa cepat persoalan diselesaikan dan seberapa besar beban masyarakat berhasil dikurangi.
“Jika ada masalah, selesaikan. Jika ada hambatan, cari jalan keluar. Jika ada kelemahan dalam sistem distribusi, benahi. Jangan biarkan masyarakat terus kehilangan waktu dan penghasilan hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan mereka”, desak Gus Jabe.
Jangan jadikan kesabaran rakyat sebagai alasan untuk memperlambat penyelesaian masalah.
Lebih lanjut, Gus Jabe juga mengingatkan, Bali membutuhkan solusi, bukan sekadar janji. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan. Dan pemerintah harus membuktikan bahwa ketika rakyat mengalami kesulitan, pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan mereka.
Sebab, pada akhirnya, jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
“Sekarang pertanyaannya sederhana, sampai kapan masyarakat Bali harus mengantre berjam-jam, sementara mereka hanya ingin menjalani kehidupan dan mencari nafkah dengan normal?”, sambungnya.
“Rakyat berhak mendapatkan jawaban. Dan yang lebih penting, rakyat berhak mendapatkan penyelesaian”, tutup Gus Jabe. (Red)
