BANGLI, Breaking-news.co.id | Penumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Bangli, yang kembali terjadi, telah memicu reaksi keras dari Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Kekecewaan mendalam diungkapkan beliau terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli. Tak ada alasan menumpuknya sampah, karena masyarakat telah membayar retribusi sampah.
“Tidak ada alasan sampah menumpuk jika retribusi sudah terbayar. Ini merupakan ketidakadilan bagi masyarakat,” tegas I Ketut Suastika. Beliau mengingatkan alokasi anggaran untuk operasional DLH, termasuk BBM dan perawatan armada, harusnya menjamin kelancaran pengangkutan sampah. Penumpukan sampah yang berkepanjangan ini tidak dapat diterima.
DPRD Bangli menuntut transparansi penggunaan anggaran DLH, serta penjelasan mengenai permasalahan yang menyebabkan terganggunya pengangkutan sampah. Lebih dari itu, DPRD menuntut langkah kongkret dan terukur dari DLH untuk mengatasi penumpukan sampah ini dengan cepat dan efektif. Perbaikan sistem pengangkutan sampah juga diperlukan agar merata ke seluruh wilayah, bukan hanya di ruas jalan utama. Ketua DPRD menekankan bahwa kondisi ini bertentangan dengan program Pemprov Bali “Clean and Green” dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar.
Wayan Godog, seorang warga, menceritakan pengalamannya mengenai penumpukan sampah di stiap titik di kota bangli sampai 3 hari belum juga diangkut,dan di pasar Kidul pada bulan Mei lalu, yang mencapai tingkat yang sangat mengganggu. Penumpukan tersebut menciptakan genangan air, bau tidak sedap, dan menarik lalat, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Putu Ganda Wijaya, menjelaskan di media cetak bahwa kendala utama adalah karena purna tugasnya beberapa sopir dan perbaikan armada. Putu Ganda mengatakan pengganti sopir sudah ditunjuk. Namun, berita di breakingnews.com bulan lalu menunjukkan pernyataan berbeda, yaitu kesibukan beliau dalam agenda pemeriksaan BPK di Provinsi. Informasi dari media lain juga menyatakan bahwa anggaran tahun 2025 dianggap cukup, dan DLH telah mempersiapkan tambahan 4 armada motor Viar untuk menangani sampah yang dibuang terlambat oleh warga.
Ketua DPRD Bangli menilai penjelasan yang beragam ini tidak memadai dan menuntut langkah yang lebih konkret, transparansi anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya masalah penumpukan sampah ini.(sum)
