DENPASAR, Breaking-news.co.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi konflik horizontal melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kertha Sabha, Denpasar, Jumat, 30 Januari 2026.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, dan harmoni sosial di Bali sebagai daerah tujuan migrasi dan pariwisata nasional.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Johni Asadoma bersama rombongan kepala daerah daratan Sumba, dan diterima langsung Gubernur Bali, Wayan Koster.
Sejumlah unsur Forkopimda Bali, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta kepala daerah dari Bali dan NTT turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam forum ini, Wakil Gubernur NTT menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Pulau Dewata atas tindakan segelintir oknum warga NTT yang dinilai mengganggu ketenangan dan keharmonisan sosial dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Bali, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan menyadari bahwa tindakan saudara-saudara kami, tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan selama ini yang terjalin, tetapi juga mencederai tatanan sosial masyarakat Bali yang menjunjung tinggi kedamaian dan kerukunan,” kata Johni Asadoma.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT mendorong seluruh warganya yang merantau ke Bali maupun daerah lain agar mampu beradaptasi, menghormati adat istiadat, budaya, serta menaati norma hukum yang berlaku.
Kehadiran warga NTT di daerah perantauan diharapkan memberi kontribusi positif bagi pembangunan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Johni Asadoma juga meminta agar perbuatan segelintir oknum tidak digeneralisasi kepada seluruh warga NTT.
“Bahwa perbuatan tercela oleh segelintir oknum dari NTT, agar tidak digeneralisasi, sehingga tidak melanggar hak-hak asasi sebagai Warga Negara Indonesia untuk berpindah dan tinggal di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang tegas dan proporsional oleh aparat penegak hukum di Bali, sekaligus menghormati penerapan norma-norma adat yang berlaku. NTT juga berkomitmen memulihkan kepercayaan masyarakat Bali melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan beradab.
“Kami mohon dukungan semua pihak dan terutama Diaspora NTT di Bali untuk dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh warga NTT di Bali, agar citra positif NTT di Bali dapat terus terjaga,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali merupakan daerah yang terbuka dan menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, sekaligus destinasi pariwisata dunia yang membutuhkan stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial.
Pertemuan ini diharapkan mampu mengimplementasikan kesepakatan Harmoni Kehidupan Bali-NTT yang sebelumnya disepakati pada 28 Januari 2026 di Labuan Bajo, melalui langkah-langkah strategis seperti penguatan komunikasi budaya, pembinaan pra-migrasi, penegakan hukum yang adil, perlindungan hak warga, serta penguatan narasi positif antardaerah.
Sebagai upaya pencegahan dari hulu, Gubernur Koster mendorong adanya persyaratan administratif dari pemerintah daerah asal bagi warga NTT yang hendak bekerja ke luar daerah, berupa rekomendasi resmi dan pakta integritas.
“Persyaratan administratif ini juga diharapkan bisa dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Bali, agar apa yang menjadi syarat-syarat di sana, bisa kami terapkan juga disini. Sehingga ketika Pemerintah Daerah NTT yang mengeluarkan syarat keluar untuk warganya, maka kami di Bali akan mengeluarkan syarat masuk ke Bali,” kata Gubernur Bali dua periode ini.
Disisi hilir, Pemprov Bali akan memperkuat pendataan administrasi kependudukan bersama pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan desa adat, mencakup identitas, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan durasi tinggal warga pendatang di Bali.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur Koster juga akan menggelar pertemuan dengan para kontraktor di Bali yang merekrut tenaga kerja dari luar daerah.
Pertemuan ini bertujuan memastikan adanya kejelasan hubungan kerja dan mencegah tenaga kerja terlantar yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, dengan melibatkan tokoh masyarakat NTT di Bali. (red).
