Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Gagal Panen di Jembrana

JEMBRANA, Breaking-news.co.id | Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani yang terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Puluhan petani penerima bantuan tersebut berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat terbatasnya pasokan air irigasi selama musim kemarau sehingga berdampak pada produktivitas lahan pertanian.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut, Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp20 juta kepada I Ketut Kaler, Rp15,6 juta kepada I Ketut Waca, Rp8,9 juta kepada I Ketua Malya, dan Rp8,4 juta kepada I Made Winata.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, membantu pemulihan usaha pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat.

Giri Prasta juga mengapresiasi ketangguhan dan kerja keras para petani yang tetap berupaya mempertahankan produktivitas di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah, termasuk Gubernur Bali, memberikan perhatian terhadap petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa dukungan.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Dalam dialog bersama para petani, sejumlah persoalan turut disampaikan, mulai dari penurunan debit air irigasi, kebocoran saluran pengairan, kebutuhan perbaikan sumur bor, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum memberikan keuntungan memadai.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas lahan dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Keluhan serupa disampaikan I Ketut Waca terkait kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak berjalan optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Giri Prasta menekankan pentingnya konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan krama subak untuk bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, ia menyoroti pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai langkah menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan pertanian di wilayah tersebut.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurut Giri Prasta, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor. Upaya tersebut juga sejalan dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Selain ketersediaan air, persoalan harga hasil pertanian juga menjadi perhatian pemerintah. Giri Prasta menyebutkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah agar petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama ketika memasuki musim panen.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, sebagaimana menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani yang terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian dan mempertahankan perekonomian keluarga. Di sisi lain, upaya pelestarian sumber air, perbaikan infrastruktur irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian diharapkan berjalan beriringan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.(Sur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *