Pemprov Bali dan KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pengamanan Aset Daerah Jadi Fokus

DENPASAR, Breaking-news.co.id | Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Salah satu perhatian utama adalah percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.

Meski demikian, Dewa Indra mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, tata kelola pemerintahan bersifat dinamis sehingga perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan mengikuti perkembangan kebutuhan serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dewa Indra secara khusus menyoroti pentingnya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi, penguatan administrasi, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah daerah harus didukung dokumen administrasi dan legalitas yang memadai. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan data serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, kepastian hukum atas aset daerah merupakan hal mendasar untuk melindungi kekayaan pemerintah sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Dewa Indra juga mengakui bahwa penuntasan sertifikasi aset daerah tidak dapat dilakukan sekaligus. Selain jumlah aset yang cukup besar, proses tersebut membutuhkan waktu, kelengkapan dokumen, serta dukungan anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun langkah penyelesaian secara bertahap dan terencana. Terlebih, kegiatan pembangunan yang terus berlangsung juga berpotensi menambah jumlah aset baru yang harus dicatat, ditata, dan diamankan.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah menjaga konsistensi dalam melanjutkan proses sertifikasi sehingga secara bertahap seluruh aset memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik dari tahun ke tahun.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan kualitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keberhasilan dalam memenuhi indikator pencegahan korupsi harus diikuti dengan penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam upaya penyelamatan keuangan daerah, KPK juga menempatkan pengelolaan dan pengamanan aset sebagai salah satu fokus penting. Pemerintah daerah didorong memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta berada dalam penguasaan fisik yang jelas.

Penataan tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi persoalan kepemilikan maupun penguasaan aset, sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN juga perlu diperkuat guna mempercepat penyelesaian sertifikasi, termasuk mengatasi berbagai kendala administrasi maupun persoalan pertanahan yang dihadapi di lapangan.

Selain menyelesaikan sertifikasi aset yang telah dimiliki, pemerintah daerah juga didorong menerapkan tertib administrasi sejak awal proses perolehan aset, baik melalui pengadaan maupun kegiatan pembangunan.

Setiap penambahan aset harus segera diikuti dengan pencatatan, pengumpulan dokumen pendukung, serta penyelesaian aspek legalitas sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan persoalan administrasi dan memastikan seluruh aset pemerintah terlindungi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta para sekretaris daerah, inspektur, dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah se-Bali diharapkan semakin memperkuat langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama penataan, sertifikasi, dan pengamanan aset daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sehingga pengelolaannya semakin tertib, aman, transparan, dan akuntabel.(Sur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *