Padang, jarrakpos.com — Ormas Projamin Wilayah Sumatera Barat memberikan atensi pada prosesi perekrutan komisioner Komisi Informasi daerah itu. Apalagi dinamika yang berlansung paska keputusan DPRD Sumbar siapa yang akan lulus dibuat lulus atau diluluskan.
Projamin Sumbar berpandangan, Hirarkri lembaga itu menjadi rusak karena keputusan siapa yang terpilih tidak didasari pada kompetensi.
Adanya pengaruh kepentingan sejumlah pihak yang punya ‘ayam jago’ untuk diluluskan membuat terjadinya keputusan yang kurang objektif.
“Ya, kami saat ini memberikan atensi khusus pada perekrutan calon komisioner di lembaga KIP Sumbar. Kami tak ingin kepentingan pihak tertentu mempengaruhi hirarki dan objektivitas pada kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga tersebut,”ucap Sekretaris DPW Projamin, Doni Hardiansyah pada media.
Projamin ingatkan Ketua DPRD Sumbar agar bisa menghargai hasil keputusan Komisi I. Hal itu disampaikan ormas itu karena adanya isu dan tagar #Begal.
“Tagar itu sangat identik dengan unsur premanisme. Apalagi, seperti ada nuansa ancaman jika keinginan pemilik tagar tidak dipenuhi,” tambah Sekretaris DPW itu.
Pihaknya berharap Ketua DPRD Sumbar bisa tegas dan berani ambil resiko meski diancam. DPRD adalah perwakilan rakyat, keputusan lembaga itu keputusan rakyat.
“Jika ada yang mengancam Ketua DPRD Sumbar,rakyat harus beri perlawanan. Sumbar harus jegal para begal yang mengancam. Tidak boleh ada apapun bentuk begal di Sumbar,” ulas Doni.
Dia menambahkan, Ketua DPRD Sumbar segera mengumumkan hasil seleksi KI Sumbar mengingat tanggal 12 Februari 2023 mendatang kepengurusan KI Sumbar sebelumnya habis.
“Supaya jangan terjadi kekosongan pimpinan KI Sumbar, maka segera diumumkan dan dilantik komisioner KI Sumbar yang terpilih,”imbuh Doni.(Relis DPW Projamin Sumbar/megga)
