Jakarta, jarrakpos.com | Tubagus Rahmad Sukendar yang juga akrab di sapa Kang Tebe Sukendar adalah sosok penggiat Anti Korupsi yang dikenal lantang dan keras dalam menyuarakan perang terhadap korupsi (19/5).
Dirinya menyampaikan gagasan kepada Pemerintah untuk membuat satu lokasi di areal Monas yaitu tempat Khusus untuk para Koruptor dapat dipertontonkan kepada masyarakat umum sehingga bisa menjadikan satu destinasi tempat wisata bagi masyarakat dari luar daerah yang berkunjung kejakarta mendatangi Wisata Koruptor tersebut.
Tentunya gagasan dari Ketua Umum BPI KPNPA RI ini akan menuai Pro dan Kontra dari mssyarakat maupun APH, namun konsep wisata koruptor satu hal yang akan membuat efek jera bagi para koruptor dan keluarga nya untuk tidak berprilaku koruptif namun semua itu kembali kepada Pemerintah apakah mau menerapkan apa yang disampaikan Kang Tebe Sukendar tersebut.
Sosok Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) dan juga sebagai Ketua Garda Inti Paquron Jalak Banten Nusantara ( PJBN,) dan sebagai Tokoh Muda Banten berusia 54 Tahun ini, dikenal sangat tegas dalam mencari keadilan terhadap masyarakat untuk mendapatkan keadilan dimuka Hukum.
Sehingga jika masyarkat mendapatkan keadilan hukum maka dalam Penegakkan hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dapat berjalan tegak lurus.
Lebih lanjut kang Tebe Sukendar menyampaikan bahwa Musuh Bersama bangsa ini adalah Korupsi jadi kita sebagai elemen masyarakat harus berani menyatakan perang tehadap Korupsi jika memang Negeri ini mau maju dan sejahtera karena dengan adanya Praktik Korupsi seperti yang tidak ada habis nya sampai dengan saat ini sudah semakin membuat Rakyat semakin Melarat dan Menderita.
Sebagai seorang aktivis anti korupsi pria berdarah banten ini diri nya tidak mengenal kata kompromi pada setiap perilaku pejabat publik yang tidak benar.
Kang Tebe Sukendar juga menambahkan bahwa saat ini faktor yang paling utama dalam Penegakkan dan supermasi hukum itu adalah komitmen moral dari aparat penegak hukum di republik tercinta Ini
Jika kita semua berani menyatakan perang terhadap korupsi maka harus dibuktikan dan berani membersihkan lantai yang kotor harus dibersihkan dengan sapu yang bersih.
Jika tidak bagaimana Supremasi Hukum dan Penegakkan Hukum mau berjalan bila semua Aparat Penegak Hukum tidak ada memiliki komitmen Moral dalam melakukan tindakan tegas terhadap Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di indonesia demi tegaknya supermasi hukum di negeri ini
Yang ada saat ini kita semua menyaksikan bahwa dalam Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di indonesia tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkan nya.
Karena faktor yang paling utama untuk menegakkan supermasi hukum itu? yang paling penting dalam menegakkan supermasi hukum itu adalah kembali kepada komitmen moral dari aparat penegak hukum itu sendiri, Ambil contoh misalnya polisi, kejaksaan ,KPK, Badan Peradilan jika mereka memiliki komitmen moral maka penegakan hukum dan supermasi hukum itu akan tegak lurus dengan sendirinya.
Dan saya sangat meyakini , jika komitmen moral para aparat penegak hukum itu benar ada, secara otomatis aturan pasti akan ikut tegak lurus dan Sebaliknya, jika komitmen moral itu hanya dilakukan dengan setengah hati, maka yang akan terjadi adalah maraknya penyalahgunaan jabatan dan prilaku koruptif dimana mereka akan mencari celah untuk bisa memanpaatkan kelemahan yang ada guna memperkaya diri dari para oknum aparat penegak hukum itu sendiri.
Sedangkan kita semua sudah menyaksikan dagelan di legislatif itu sendiri dan benar terjadi dimana para wakil rakyat kita tersandera Para Ketua Umum Parpol nya masing masing sehingga tidak berani berbuat untuk bisa Penegakkan Hukum dapat Tegak Lurus.
Jadi apa yang harus kita semua lakukan
Kembali kepada itikat awal dari jajaran legislatif dan eksekutif yang harus bisa mensuport untuk bagaimana bisa tegaknya penegakan hukum itu sendiri.
Sebab bagaimanapun penegakan hukum dan Pemberantasan Korupsi itu saling terkait. maka dari itu jika eksekutif itu tidak baik otomatis kejaksaan hanya akan menjadi alat bagi eksekutif untuk meraih tujuan.
Jika begitu, apa yang harus dilakukan pemerintahan setelah Pilpres tahun 2024 nantinya?
Kang Tebe Sukendar sangat berharap kepada pemerintahan baru harus berani membersihkan birokrasi pemerintahan. Dimulai dari Menteri, hingga Dirjend harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen moral anti korupsi. Artinya pemerintah akan bersih jika sudah dimulai dari atas atau dari Presiden hingga menteri.
Presiden selanjutnya ya hendaknya jajaran birokrasi jangan diisi dengan orang-orang yang bermental fiodal yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Disamping itu jangan mengangkat menteri yang terkontaminasi oleh kejahatan masa lalu seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Semoga saja semangat dalam Pemberantasan Korupsi akan semakin membuming jika kita semua sadar terhadap budaya latent Korupsi.
