Kemenkumham Jabar Dampingi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Gelar Observasi di Lapas Perempuan Bandung
JARRAKPOS.COM – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI terus berkomitmen untuk merampingkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Sebagai bagian dari upaya ini, Lapas Perempuan Bandung menjadi fokus dalam kegiatan observasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI, Asep Kurnia. Selasa (29/03/23)
Dalam suasana yang penuh semangat untuk meraih perubahan positif, Staf Ahli Menteri Asep Kurnia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan dan Prihartati, Kalapas Perempuan Bandung, secara bersama-sama meninjau setiap aspek operasional dalam Lapas Perempuan Bandung. Observasi ini tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga memberikan arahan dan rekomendasi konkret guna mengoptimalkan prosedur dan pelayanan di lapangan.
Dalam kegiatan observasi yang dilakukan, Staf Ahli Menteri Asep Kurnia melihat langsung fasilitas dan proses pelayanan di Lapas Perempuan Bandung. Observasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitas ruang pelayanan publik hingga area blok dalam lapas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa standar operasional dan prinsip reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenkumham RI telah diterapkan secara konsisten.
Selama sesi diskusi yang berlangsung di aula lapas, Staf Ahli Menteri Asep Kurnia memberikan arahan penting kepada petugas Lapas Perempuan Bandung. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dalam menjalankan reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan seluruh elemen yang terlibat. Langkah-langkah nyata dan sinergi adalah kunci kesuksesan dalam memperbaiki layanan publik,” ungkapnya.
R. Andika Dwi Prasetya juga menyampaikan penguatan dan arahan kepada para petugas lapas. “Observasi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengoptimalkan layanan di lapas. Reformasi birokrasi adalah misi besar yang harus dijalankan dengan tindakan nyata,” tandasnya. Ia juga menekankan bahwa setiap langkah kecil dalam proses reformasi akan memberikan dampak besar pada efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada warga binaan.
Kegiatan observasi ini mencerminkan komitmen nyata Kemenkumham RI dalam memajukan sistem pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih responsif. Dengan adanya tindakan nyata seperti observasi lapangan, diharapkan setiap lapas akan mampu memperbaiki tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan berintegritas kepada warga binaan serta masyarakat luas.
“Kami percaya bahwa melalui observasi lapangan ini, kami dapat memberikan rekomendasi dan arahan yang dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan di Lapas Perempuan Bandung. Reformasi birokrasi adalah perjalanan yang harus dilakukan bersama-sama, dan kami berkomitmen untuk terus mendorong perubahan yang lebih baik,” pungkas Staf Ahli Menteri Asep Kurnia, menggambarkan semangat untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan perubahan positif.
